JAKARTA, Cobisnis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Edaran OJK atau SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Dalam SEOJK tersebut, terdapat regulasi terkait tenaga penagihan atau debt collector, baik yang melakukan penagihan secara langsung maupun dengan melibatkan pihak ketiga.
Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa jam operasional penagihan oleh debt collector telah dibatasi, tidak boleh dilakukan 24 jam. “Kami membatasi jam operasional penagihan hingga pukul 8 malam, boleh melakukan panggilan telepon, dan seterusnya,” ujarnya dalam konferensi pers di Four Season Hotel, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/11).
Dalam rinciannya, SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 mencatat bahwa penyelenggara wajib melakukan penagihan secara mandiri atau dengan melibatkan pihak lain. Penting dicatat bahwa penyelenggara harus memberikan informasi terkait jatuh tempo pendanaan kepada penerima dana untuk pembayaran berkala sebelum pendanaan jatuh tempo, yang dapat dikenakan penagihan.
“Dalam kasus penerima dana yang wanprestasi, penyelenggara diwajibkan melakukan penagihan setelah jangka waktu pendanaan habis dan setelah jatuh tempo sesuai perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana,” demikian bunyi peraturan tersebut.
Adapun metode penagihan yang diizinkan termasuk desk collection, yaitu penagihan tidak langsung melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, dan perantara lainnya. Sementara itu, field collection merupakan penagihan langsung secara tatap muka.
Dalam menjalankan tugasnya, tenaga penagih atau debt collector harus mendapatkan pelatihan yang memadai terkait etika penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat kerjasama penagihan oleh pihak lain kepada penerima dana, pihak tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang telah bersertifikasi di bidang penagihan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK.
Terkait etika penagihan, tenaga penagih diharuskan menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara, dilengkapi dengan foto diri.
Tak kalah penting, penagihan tidak diperkenankan menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang dapat merendahkan penerima dana. Penagihan juga tidak boleh dilakukan dengan tekanan fisik atau verbal. Penagihan harus dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan tindakan yang mengintimidasi, seperti merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menjaga harkat, martabat, dan harga diri, baik di dunia fisik maupun maya, terhadap penerima dana dan pihak terkait.
Dalam SEOJK, bagian yang mengatur tenaga penagihan juga menjelaskan bahwa penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Penggunaan sarana komunikasi untuk penagihan tidak diperkenankan secara terus menerus jika bersifat mengganggu. OJK juga menetapkan bahwa penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili penerima dana.
Penagihan hanya boleh dilakukan pada pukul 08.00 hingga 20.00 sesuai waktu di alamat penerima dana. Penagihan di luar tempat dan waktu tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu, dan pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara juga diwajibkan mematuhi etika penagihan yang telah ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara. Dalam konteks kerjasama penagihan oleh pihak lain, perjanjian harus dituangkan secara tertulis dan dievaluasi secara berkala. Penyelenggara juga bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang muncul dari kerja sama dengan pihak lain.
