JAKARTA, Cobisnis.com – Kementerian Keuangan terus memaksimalkan instrumen fiskal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo hingga 2029. Ada tiga strategi utama yang saat ini tengah disiapkan, mulai dari pembukaan blokir anggaran, insentif untuk kelas menengah, hingga penguatan daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, Andriansyah, dalam diskusi yang diadakan Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025). Ia menyebut efisiensi belanja sudah mulai dilonggarkan, termasuk pembukaan blokir anggaran untuk K/L dan daerah.
Ia menambahkan, belanja pemerintah 2026 masih mengikuti APBN berjalan dan belum ada rencana perubahan. Setiap usulan penyesuaian pun harus didiskusikan dengan DPR, mengingat kebijakan besar biasanya mempertimbangkan realisasi tahun berjalan terlebih dahulu.
Untuk insentif kelas menengah, pemerintah berencana melanjutkan PPN DTP untuk pembelian rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar pada 2026, serta melanjutkan program magang nasional bagi fresh graduate. Program ini dinilai mampu mendukung penyerapan tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat.
Dari sisi penguatan demand, Kemenkeu juga akan mempertahankan injeksi likuiditas ke bank-bank pelat merah sekitar Rp276 triliun. Dana SiLPA tersebut tidak akan ditarik kembali ke BI hingga terserap optimal, dan kebijakan serupa akan diteruskan pada 2026. Ide besarnya adalah mendorong supply dan demand secara paralel, termasuk memperbaiki iklim usaha agar kredit bisa kembali bergerak.
Andriansyah mengingatkan bahwa kebijakan fiskal tidak bisa menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi. Sektor riil, pelaku usaha, dan masyarakat tetap memegang peran penting. Ia mengibaratkan sektor keuangan jangan sampai menjadi “anak durhaka” karena sejatinya dibentuk untuk mendukung sektor riil.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menyoroti melambatnya kecepatan perputaran uang (velocity of money) dan kredit. Rata-rata velocity sejak 2010 sampai pertengahan 2025 hanya sekitar 2,5 persen dan terus melemah hingga semester I-2025. Ia menyebut perlunya penambahan likuiditas agar uang bisa lebih cepat beredar ke masyarakat.
Josua juga mencatat penempatan SAL pemerintah di BI pada 2025 cenderung lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setelah dana SAL sebesar Rp200 triliun ditempatkan di Himbara, likuiditas perbankan meningkat cepat, terlihat dari pertumbuhan DPK yang mencapai 11,18 persen pada September 2025. Namun, pertumbuhan kredit masih tertahan karena lemahnya permintaan, sehingga dibutuhkan kebijakan lintas kementerian untuk menggerakkan usaha di berbagai sektor.
Di sisi lain, investasi sektor riil juga melambat. FDI kuartal III-2025 turun hampir 8 persen, meski PMDN masih tumbuh 30 persen. Investor asing masih menunjukkan sikap hati-hati, tercermin dari net sell di pasar saham, obligasi, dan SRBI. Josua menilai pemerintah perlu memperkuat kembali kepercayaan investor untuk mendorong permintaan kredit.
Meski begitu, Andriansyah tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen tercapai. Menurutnya, berbagai kebijakan pro growth telah berjalan, mulai dari suntikan likuiditas, program magang nasional, paket kebijakan ekonomi 8+5+4, hingga BLTS Kesra.
Ia juga menyinggung dampak bencana di Sumatera terhadap PDRB nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran pemulihan dan terus memantau perkembangan. Meski pasti ada efeknya, sejauh ini estimasi pertumbuhan ekonomi masih sesuai target APBN, yakni 5,2 persen.
