JAKARTA, Cobisnis.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat perhatian publik setelah sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dilaporkan terjadi di berbagai daerah.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mempertanyakan pelaksanaan program tersebut. Ia menilai tujuan MBG untuk mendukung kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang memadai.
“Ini sebetulnya investasi sumber daya manusia apa eksperimen?” ujar Hendri Satrio dalam perbincangan di kanal HendriSatrioOfficial dan 2045TV, Rabu (16/9/2026).
Menurut Hendri, persoalan yang muncul tidak serta-merta menunjukkan bahwa gagasan MBG keliru. Namun, pelaksanaannya dinilai masih menghadapi persoalan, khususnya dalam hal tata kelola.
“Programnya bagus, tata kelolanya yang nggak bener,” katanya.
Hendri juga menyoroti besarnya anggaran yang disiapkan untuk menjalankan program tersebut. Menurut dia, besarnya anggaran harus disertai pengawasan ketat agar kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat tetap terjamin.
Selain masalah keamanan pangan, Hendri menyinggung keterlibatan pihak-pihak yang mengeluarkan modal besar untuk menjalankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan mekanisme pengawasan yang transparan.
Hendri kemudian mempertanyakan besaran biaya yang sebenarnya digunakan untuk setiap paket makanan MBG. Menurut dia, informasi tersebut perlu diketahui publik agar pengelolaan anggaran program dapat dipantau.
“Sebetulnya satu ompreng MBG itu makanannya seharga berapa sih? Tiga ribu, delapan ribu, tujuh ribu, sembilan ribu. Kita nggak pernah tahu,” ujar Hendri.
Ia menilai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dapat berkembang menjadi isu politik apabila tidak segera ditangani. Terlebih, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“MBG ini juga akan jadi politik kalau bila Pak Prabowo tidak segera memutuskan apakah ini go on atau di-stop. Ini akan jadi alat politik buat lawan politiknya,” katanya.
Menurut Hendri, tekanan terhadap pemerintah dapat semakin besar apabila persoalan dalam pelaksanaan MBG terus berulang. Karena itu, ia menilai evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya setelah muncul kasus.
Dalam perbincangan tersebut, Hendri juga mengaitkan kondisi MBG dengan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menyebut kenaikan harga barang sebagai salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Yang pertama memang harga barang-barang tuh naik. Yang dirasakan kelas bawah. Terus kemudian yang menarik itu menurut gue hal yang kedua, yang udah lama kita nggak dengar faktornya, KKN,” ujar Hendri.
Hendri menyebut isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kembali menjadi perhatian di tengah berbagai persoalan yang berkembang di pemerintahan. Menurut dia, isu tersebut dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Ia juga menilai pemerintah perlu memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal. Dengan penerima manfaat yang luas, aspek keamanan pangan, transparansi anggaran, serta tata kelola SPPG menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Bagi Hendri, evaluasi terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan program. Pembenahan tata kelola juga diperlukan agar tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
