JAKARTA, Cobisnis.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat bahwa hingga Februari 2026, sebanyak 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari ujung barat hingga timur Nusantara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui skema kemitraan. Model ini dinilai mampu mempercepat pelaksanaan program sekaligus mempermudah proses pembangunan infrastruktur di lapangan.
Melalui skema tersebut, setiap SPPG akan memperoleh insentif sebesar Rp 6 juta per hari atau setara dengan Rp 144 juta per bulan. Menurut Dadan, kebijakan ini jauh lebih efisien dibandingkan jika pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri.
Ia menegaskan bahwa faktor waktu menjadi kunci utama keberhasilan program MBG. Percepatan pembangunan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai sebagai strategi penting agar target nasional dapat tercapai secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Dadan juga menekankan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan program akan berdampak besar terhadap efektivitas dan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Karena itu, penguatan kemitraan dan percepatan pembangunan SPPG terus menjadi fokus utama pemerintah dalam implementasi program pemenuhan gizi nasional.
