JAKARTA, Cobisnis.com – Wacana pemotongan gaji menteri mencuat di tengah upaya pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%, dengan perkiraan pemangkasan bisa mencapai 25%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan opsi tersebut memang sedang dibicarakan, meski belum ada keputusan final dari pemerintah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dipastikan akan diterapkan dalam waktu dekat.
Menurut Purbaya, keputusan akhir terkait pemotongan gaji menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mengaku tidak mengetahui apakah wacana serupa akan berlaku bagi anggota DPR RI, mengingat pembahasan masih terbatas.
Dalam pernyataannya, Purbaya mengaku tidak keberatan jika gajinya sebagai menteri ikut dipotong sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Bahkan, ia sempat menyebut secara santai bahwa pemangkasan sekitar 25% bisa saja terjadi, meski angka tersebut masih sebatas perkiraan pribadi.
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.
Defisit APBN yang dijaga di bawah 3% menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.
Kebijakan penghematan, termasuk potensi pemangkasan belanja pejabat, dinilai sebagai salah satu opsi untuk menekan beban anggaran negara.
Di sisi lain, wacana ini juga memicu perhatian publik karena menyangkut transparansi dan komitmen pemerintah dalam efisiensi anggaran.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan belanja negara dengan upaya menjaga disiplin fiskal.
