Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian PAN-RB kini tengah menyiapkan skema penataan baru untuk tenaga pendidik non-ASN. Fokus pemerintah disebut bukan penghapusan tenaga kerja, melainkan penyesuaian sistem kepegawaian nasional.
Isu penghapusan guru honorer kembali ramai setelah pemerintah menargetkan reformasi birokrasi dan penataan aparatur sipil negara berjalan penuh mulai 2027. Sektor pendidikan sendiri masih banyak bergantung pada tenaga honorer, terutama di daerah.
Pemerintah menegaskan proses penataan akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah di lapangan. Guru honorer yang sudah lama mengabdi disebut tetap menjadi prioritas dalam skema penyelesaian tenaga non-ASN.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pengangkatan melalui jalur ASN maupun PPPK secara bertahap. Langkah ini diharapkan bisa memberi kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kebijakan penataan guru honorer dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan nasional. Jika proses transisi tidak berjalan baik, sekolah berpotensi mengalami kekurangan tenaga pengajar, terutama di wilayah terpencil.
Meski begitu, pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar transisi berjalan aman tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar. Berbagai kalangan juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru honorer di tengah proses reformasi tersebut.
