JAKARTA, Cobisnis.com – Lonjakan harga minyak dunia yang melampaui US$100 per barel mulai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi Indonesia pada 2026. Gejolak ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak langsung pada pasokan energi global.
Kenaikan harga minyak global memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menghadapi dilema antara mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat atau menahan beban fiskal yang terus meningkat akibat lonjakan harga energi.
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri dapat memicu inflasi yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga energi hampir selalu diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai sektor.
Menurut Fahmy, kondisi ini akan langsung berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli dapat terjadi ketika biaya transportasi dan distribusi meningkat, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang seimbang.
Situasi tersebut menjadi semakin sensitif karena terjadi menjelang periode mudik Lebaran. Jika harga BBM dinaikkan dalam waktu berdekatan dengan hari raya, potensi inflasi bisa meningkat lebih tajam karena permintaan barang dan jasa juga sedang tinggi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi berpotensi membawa ekonomi Indonesia mendekati fase resesi. Ia memperkirakan inflasi tahunan bisa menembus kisaran 6 hingga 8 persen apabila harga BBM naik secara signifikan.
Kondisi tersebut berisiko memicu perlambatan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika masyarakat menahan belanja, sektor industri dan perdagangan juga ikut terdampak karena permintaan pasar melemah.
Bhima juga mengingatkan potensi meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) jika industri mulai mengalami penurunan penjualan. Penurunan aktivitas ekonomi dapat mempersempit kelas menengah dan meningkatkan jumlah masyarakat yang kembali berada di bawah garis kemiskinan.
Untuk meredam tekanan tersebut, para ekonom mendorong pemerintah melakukan refocusing atau pengalihan anggaran dari beberapa program besar yang dinilai tidak mendesak. Langkah ini dianggap dapat memberikan ruang fiskal tambahan untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi.
Bhima memperkirakan pemerintah memiliki potensi realokasi anggaran hingga sekitar Rp340 triliun dari sejumlah program besar dan belanja yang kurang produktif. Dana tersebut dapat digunakan sebagai penyangga fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi dan mengendalikan inflasi.
Di sisi lain, Fahmy Radhi juga menilai relokasi anggaran menjadi pilihan yang lebih rasional dalam kondisi darurat ekonomi global. Menurutnya, menjaga stabilitas harga energi akan membantu mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Ia juga memproyeksikan harga minyak dunia masih berpotensi terus meningkat jika konflik di Timur Tengah semakin meluas. Bahkan, harga minyak bisa mencapai US$150 per barel jika jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz terganggu.
Situasi ini membuat pemerintah harus bergerak cepat menyiapkan strategi mitigasi, baik melalui kebijakan fiskal maupun penguatan cadangan energi nasional. Stabilitas harga energi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global.
