JAKARTA, Cobisnis.com – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menyampaikan bahwa beberapa partai politik telah melakukan pembelian atribut kampanye seperti baliho, kaus, kemeja, jaket, dan topi dari luar negeri alias barang impor. Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, mengungkapkan bahwa pembelian atribut ini dilakukan melalui transaksi e-commerce.
“Pada pemilu sebelumnya, sekitar 5 atau 10 tahun lalu, terjadi banyak pembelian barang-barang dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, sekarang, permintaan itu beralih ke e-commerce. Barangnya berasal dari luar negeri dan dijual dengan harga yang rendah,” ungkapnya dalam jumpa pers di Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024.
“Ibaratnya, pembelian dilakukan secara online, misalnya barang dari China, kemudian dicetak dengan gambar lambang Garuda,” tambahnya. Yulius menjelaskan bahwa atribut kampanye tersebut dijual dengan harga yang sangat murah di platform e-commerce. “Seperti kaus, misalnya, dihargai sekitar Rp 8.000. Hal ini sangat merugikan UMKM,” jelasnya.
Dampaknya, lanjut Yulius, menyebabkan penurunan omzet UMKM. Ia menjelaskan bahwa UMKM biasanya mengalami lonjakan penjualan yang signifikan dari atribut kampanye setiap kali ada momentum pemilu. Namun, pada Pemilu 2024 ini, meskipun terjadi peningkatan, namun tidak sebesar sebelumnya.
“Dalam periode Pemilu sebelumnya, seperti pada tahun 2019, penjualan terasa lebih baik daripada saat Pemilu kali ini. Meskipun ada permintaan, namun tidak sesibuk dan sebesar sebelumnya. Penjualan turun sekitar 40-90 persen,” ungkapnya.
Pengalaman serupa diakui oleh Dodi, seorang pedagang di Pasar Tanah Abang. Menurutnya, pada periode pemilu sebelumnya, ia bisa mendapatkan omzet sekitar Rp 20 juta per hari. Namun, pada momentum pemilu saat ini, omzetnya merosot menjadi hanya sekitar Rp 2 juta per hari. “Memang tergantung dari pesanan, biasanya kami menerima pesanan baliho, kaus, kemeja, jaket, topi. Namun saat ini sepinya, penurunan rata-rata mencapai 90 persen,” ungkap Dodi.
