JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Aceh kembali menerima bantuan dari luar negeri untuk penanganan korban banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah. Bantuan tersebut disalurkan oleh perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di Inggris, Malaysia, dan Indonesia.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan bahwa penerimaan bantuan didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Ia menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap bantuan siapa pun selama bertujuan meringankan penderitaan masyarakat terdampak bencana.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujar Mualem dalam penyerahan simbolis di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.
Mualem menepis anggapan bahwa Aceh mempersulit masuknya bantuan dari luar negeri. Menurutnya, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan bantuan cepat diterima dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut akan diprioritaskan ke wilayah yang mengalami dampak paling parah dan membutuhkan penanganan segera. Beberapa daerah yang menjadi perhatian antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.
Selain itu, bantuan juga akan disalurkan ke wilayah Takengon, Beutong, dan Kota Langsa yang turut terdampak bencana. Penyaluran dilakukan langsung di bawah koordinasi Pemerintah Aceh.
Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources Datuk Bolhassan Di mengatakan bantuan yang diberikan berasal dari penggalangan dana internal perusahaan di tiga negara.
Dana yang terkumpul mencapai Rp 777 juta dan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dari penyedia lokal di Aceh. Langkah ini sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah pascabencana.
Bolhassan menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung upaya kemanusiaan di wilayah operasionalnya. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses pemulihan.
Pemerintah Aceh memastikan seluruh bantuan akan diawasi agar penyalurannya tepat sasaran dan transparan. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mitra internasional.
