JAKARTA, Cobisnis.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik besar setelah koalisi pemerintahannya mendorong pembubaran parlemen lebih cepat dari jadwal.
Krisis ini muncul setelah partai-partai ultra-Ortodoks mengkritik Netanyahu. Mereka menilai Netanyahu gagal memenuhi janji politik penting.
Akibatnya, ketegangan di dalam koalisi pemerintahan terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Partai Likud yang dipimpin Netanyahu telah mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset atau parlemen Israel. Jika disetujui, Israel wajib menggelar pemilu nasional dalam waktu 90 hari.
Media lokal melaporkan parlemen kemungkinan akan melakukan pemungutan suara pada 20 Mei 2026. Karena itu, Israel berpotensi menggelar pemilu dini pada Agustus 2026.
Perselisihan politik ini berpusat pada aturan wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks Yahudi. Mereka meminta pengecualian permanen bagi pelajar seminari agama.
Namun, para pengkritik menyebut Netanyahu gagal mengamankan kesepakatan tersebut meski sebelumnya sudah memberi janji politik.
Sementara itu, kelompok oposisi mulai melihat peluang untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan siap menghadapi pemilu dini.
Lapid baru saja membentuk aliansi politik dengan mantan perdana menteri Naftali Bennett melalui koalisi bernama Beyahad atau “Bersama.”
Kedua tokoh itu selama ini terus mengkritik kebijakan Netanyahu, terutama terkait penanganan perang setelah serangan Hamas pada Oktober 2023.
Selain itu, mereka juga ingin membentuk penyelidikan nasional terkait kegagalan keamanan saat serangan tersebut terjadi.
Meski tekanan politik terus meningkat, Netanyahu memastikan dirinya akan kembali maju dalam pemilu mendatang. Ia juga masih menghadapi proses persidangan kasus korupsi yang sudah berjalan lama.
Survei terbaru masih menempatkan Likud sedikit unggul dibanding partai lain. Namun, dukungan terhadap partai tersebut mulai menurun dibanding hasil pemilu sebelumnya.
Situasi politik Israel tetap tidak stabil di tengah konflik berkepanjangan dengan Hamas, Hizbullah, dan Iran yang belum menemukan penyelesaian.
