JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah berencana menerapkan satu Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini akan menyamakan harga beras dari Pulau Jawa hingga Papua, menyerupai skema BBM satu harga yang telah diterapkan sebelumnya.
Selama ini, HET beras dibagi dalam tiga zona wilayah dengan harga berbeda. Perbedaan ini membuat harga beras di kawasan timur relatif lebih mahal dibanding Jawa dan Sumatera bagian tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan beras satu harga ditargetkan mulai diupayakan pada 2026. Pemerintah akan menanggung biaya distribusi agar harga bisa seragam di seluruh daerah.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mendorong keadilan pangan dan memastikan masyarakat di wilayah terpencil tidak dibebani harga lebih tinggi. Negara hadir untuk menutup selisih biaya transportasi.
Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk memperkuat kondisi keuangan Perum Bulog. Selama ini, margin Bulog dinilai terlalu kecil karena perbedaan HET antarwilayah.
Dengan HET yang berbeda-beda, Bulog hanya memperoleh margin sekitar Rp 50 per kilogram. Angka tersebut dinilai tidak cukup untuk menutup biaya operasional perusahaan.
Dalam rapat terbatas, pemerintah menyepakati Bulog akan diberikan margin keuntungan sebesar 7 persen. Skema ini diharapkan membuat Bulog lebih berdaya dalam menjaga stabilitas harga beras nasional.
Zulkifli Hasan menegaskan peran Bulog akan diperkuat seperti sebelumnya, bukan sekadar operator distribusi tanpa ruang keuntungan yang sehat.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan kebijakan satu harga hanya berlaku untuk beras medium. Beras premium tetap mengikuti mekanisme pasar.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan harga pangan, melindungi konsumen, dan memastikan distribusi beras berjalan adil di seluruh wilayah Indonesia.
