JAKARTA, Cobisnis.com – Bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra telah menewaskan setidaknya 916 orang hingga Minggu (7/12) pagi. Di saat jumlah korban terus bertambah, pemerintah pusat masih belum menetapkan status bencana nasional.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 746.200 orang hingga kini masih mengungsi. Selain itu, total warga terdampak secara keseluruhan mencapai 3,2 juta jiwa yang tersebar di 51 kabupaten.
Korban jiwa terbanyak tercatat berada di Provinsi Aceh dengan 359 orang meninggal dunia. Disusul Sumatra Utara sebanyak 329 korban, dan Sumatra Barat sebanyak 228 korban jiwa dalam bencana ini.
Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat 274 orang dinyatakan hilang. Sementara jumlah korban luka mencapai sekitar 4.200 jiwa, dengan sebagian masih menjalani perawatan darurat.
Kesaksian warga menggambarkan betapa cepat dan brutalnya banjir datang. Fitriana, warga Aceh Tamiang, mengatakan air naik dalam hitungan menit dan warga terpaksa bertahan di atas atap rumah selama beberapa hari.
Pada malam hari, suasana semakin mencekam. Dalam gelap, arus banjir yang sangat deras disertai suara gelondongan kayu menghantam rumah-rumah warga, membuat banyak orang hidup dalam ketakutan.
Warga lainnya, M. Nur, menyebut dirinya harus mengungsi hingga tiga kali karena terus dikejar banjir. Ia dievakuasi saat air sudah setinggi leher dan menggenangi lantai dua rumahnya.
Keluhan juga datang dari Arif, warga Aceh Tamiang, yang menyebut tidak ada unsur pemerintahan yang datang menyelamatkan warga pada hari-hari awal bencana. Ia mengatakan bantuan baru datang setelah warga bertahan berhari-hari.
Kondisi ini menimbulkan sorotan publik terhadap kesiapan negara dalam merespons bencana berskala besar. Dengan jutaan warga terdampak dan ratusan korban jiwa, tuntutan penetapan status bencana nasional semakin menguat.
Hingga kini, pemerintah masih berkukuh belum menetapkan status tersebut. Di sisi lain, jutaan warga di Sumatra masih hidup dalam ketidakpastian, menunggu kepastian bantuan, pemulihan, dan perlindungan negara.
