JAKARTA, Cobisnis.com – Selama satu dekade terakhir, pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo telah meletakkan fondasi penting bagi penguatan sektor maritim Indonesia, salah satunya melalui program ikonik Tol Laut yang bertujuan menekan disparitas harga dan meningkatkan konektivitas antar pulau.
Program ini menjadi simbol komitmen negara untuk kembali menegaskan jati dirinya sebagai bangsa bahari. Kini, di bawah kepemimpinan baru, pertanyaan pun muncul: apakah fokus pada kemaritiman akan berlanjut?
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya tidak hanya berniat melanjutkan, tetapi juga memperdalam dan memperluas visi kemaritiman tersebut.
Dengan mengusung konsep keberlanjutan melalui Ekonomi Biru (Blue Economy), fokus pada hilirisasi industri maritim, akselerasi transformasi digital, serta peningkatan kualitas SDM bahari, pemerintahan baru menunjukkan ambisi untuk membawa sektor ini ke level berikutnya, menjadikannya pilar utama dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Sebagai bukti nyata keseriusan ini, gelaran perdana Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang akan berlangsung pada 26-28 Mei di Jakarta Convention Center, secara eksplisit dirancang sebagai forum strategis untuk membahas implementasi visi besar tersebut. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan peran penting acara ini.
“Pemerintahan Presiden Prabowo sangat menyadari peran vital laut bagi masa depan Indonesia. Sektor maritim bukan hanya warisan sejarah, tetapi kunci kedaulatan, konektivitas, dan kesejahteraan bangsa.
Penyelenggaraan Indonesia Maritime Week 2025 ini adalah bukti konkret komitmen semua stakeholder untuk terus mendorong sektor ini, membuka ruang dialog seluas-luasnya, menyerap aspirasi, dan mengakselerasi implementasi program strategis demi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang disegani,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Forum IMW 2025 akan menjadi ajang pembahasan mendalam berbagai topik krusial, mulai dari strategi peningkatan konektivitas dan efisiensi pelabuhan, adopsi teknologi digital di rantai pasok maritim, praktik pelayaran hijau, pengembangan SDM unggul, penguatan industri perkapalan nasional, hingga solusi pembiayaan infrastruktur dan inovasi layanan inklusif untuk wilayah 3T. Ini menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif mencari masukan dan solusi konkret untuk mewujudkan visinya.
Dengan demikian, penyelenggaraan IMW 2025 dengan dukungan penuh pemerintah dan fokus pada isu-isu strategis kemaritiman, menjadi jawaban tegas atas keraguan yang mungkin muncul. Alih-alih mengabaikan, pemerintahan Prabowo-Gibran justru terlihat menempatkan sektor maritim sebagai agenda prioritas yang akan terus didorong pengembangannya melalui dialog konstruktif dan kolaborasi multi-pihak.
