JAKARTA, COBISNIS.COM – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha kelontong dan pedagang pasar. Peraturan ini melarang penjualan rokok secara eceran, yang dianggap dapat mengancam kelangsungan usaha mereka.
Sekretaris Umum Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi), Wahid, menyatakan bahwa penjualan rokok berkontribusi sekitar 65 persen dari total penjualan harian warung kelontong.
Dengan penerapan PP ini, pengusaha kelontong diperkirakan akan kehilangan sekitar Rp 3,5 juta per bulan, yang dapat memicu gulung tikar sekitar 60 persen dari usaha kelontong.
Selain pengusaha kelontong, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSSI) juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak PP Kesehatan. Wakil Sekretaris Jenderal APSSI, Herninta Defayanti, memperkirakan bahwa omzet pedagang pasar akan anjlok hingga 30 persen karena rokok merupakan komoditas yang cepat terjual dan menjadi penopang utama omzet mereka.
Menurut Herninta, meskipun pemerintah fokus pada isu kesehatan, isu perdagangan juga tidak boleh diabaikan, karena lebih dari 2.570 pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam APSSI akan merasakan dampaknya.
Herninta berharap agar pemerintahan yang akan datang, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum APPSI, dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para pedagang pasar.
Ia berharap kebijakan mengenai penjualan rokok secara eceran dapat ditinjau kembali demi kepentingan pedagang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 28 Tahun 2024, yang melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
PP tersebut juga melarang penjualan rokok secara eceran per batang, kecuali untuk produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyambut baik terbitnya peraturan ini.
Ia menyatakan bahwa aturan tersebut akan memperkuat sistem kesehatan di seluruh Indonesia dan menjadi landasan untuk mereformasi serta membangun sistem kesehatan yang lebih baik hingga ke pelosok negeri.
