Cobisnis.com – Pemerintah melakukan pembentukan National Logistic Ecosystem yang diharapkan akan bisa menurunkan biaya logistik sebesar 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa ditekan menjadi 17%.
“Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir terutama nanti adalah dalam me-link atau menghubungkan sektor-sektor transportasi dan juga untuk mensimplifikasi proses, dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Jumat (25/9/2020).
Presiden, menurut Sri Mulyani, telah menetapkan perbaikan ekosistem logistik nasional yang menjadi salah satu penentu daya kompetisi dari perekonomian Indonesia dan keterlibatan Menko Perekonomian dan Menko Marves bahkan Seskab serta seluruh Kementerian/Lembaga terkait ikut dalam program memperbaiki sistem tersebut.
“Biaya logistik kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita terutama di ASEAN dan tentu yang terdekat seperti Singapura dan Malaysia itu masih dianggap lebih tinggi dan ini menyebabkan perekonomian Indonesia perlu terus untuk memperbaiki daya kompetisinya,” katanya.
Menurut Menkeu, Pemerintah telah mengeluarkan lebih dari 23,5% dari PDB untuk biaya logistik, ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13%, dan performance dari logistik dalam ease of doing business mengenai berapa jumlah hari atau jam atau waktu untuk menyelesaikan proses logistik itu belum menunjukkan suatu perbaikan yang signifikan.
“Dari trade across border, dari ease of doing business kita, kita hanya naik sedikit dari 67,3 ke 69,3 atau dalam hal ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Dan oleh karena itu upaya untuk melakukan reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan,” imbuh Menkeu.
Dengan adanya reformasi ini, Sri Mulyani berharap sektor logistik akan makin meningkat, tidak hanya dari sisi efisiensi tetapi juga dari sisi kontribusinya di dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional dan dengan adanya standar layanan dan transparansi akan terjadi persaingan yang sehat.
Dikatakan Menkeu, National Logistic Ecosystem nanti diharapkan akan ada semacam kemudahan dan kejelasan di dalam seluruh proses, yang dokumen dan proses itu bisa di-share meskipun ini bukan suatu integrasi tapi kolaborasi yang akan sangat mempermudah dan menyederhanakan.
“Keseluruhan Government to Government dalam national single window Indonesia nanti, itu nanti akan dari simplifikasi dokumen sampai kepada masalah perizinan dan tentu dari sisi sharing proses bisnis,” ujarnya.
Kemudian dengan pelaku usaha di luar, tambah Menkeu, apakah itu truck system, apakah itu depo, kontainer, shipping maupun nanti akhirnya payment system bisa dimasukkan di dalam ekosistem nasional logistik ini sehingga semuanya akan ada di dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen maupun proses yang berulang-ulang.
“Karena pada dasarnya para pelaku ini biasanya menggunakan formulir dan formulir itu harus berjalan atau diserahkan di masing-masing lembaga berkali-kali dan berulang-ulang,” jelas Menkeu.
