JAKARTA, Cobisnis.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pelaksanaan program pembagian rice cooker gratis hanya mencapai 342.621 unit, atau sekitar 68,5 persen dari target semula sebanyak 500.000 unit. Realisasi program ini tidak mencapai harapan yang diinginkan. Dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 322 miliar, hanya sekitar Rp 176 miliar yang terserap.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaksesuaian hasil program ini dengan harapan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa program bagi-bagi alat masak listrik (AML) ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian ESDM, sehingga membutuhkan persiapan yang lebih matang. “Program ini adalah inisiatif pertama dari Kementerian ESDM, oleh karena itu, memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama mengingat keterbatasan waktu yang tersedia untuk pelaksanaannya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Senin (25/3/2024).
Menurut Jisman, program ini dilaksanakan dalam waktu terbatas, dengan persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam rentang waktu dua bulan. Awalnya, program ini diusulkan dan disetujui bersama Komisi VII DPR RI pada September 2022, namun ditunda karena belum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta belum mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Setelah mendapat persetujuan dari Banggar, dilakukan trilateral meeting pada September 2023 dan disepakati untuk membagikan 500.000 unit rice cooker dengan total anggaran Rp 322 miliar. Namun, Peraturan Menteri ESDM tentang penyediaan AML bagi rumah tangga baru diterbitkan pada 2 Oktober 2023, yang menjadi syarat dibukanya blokir anggaran AML.
Pelaksanaan program AML baru dimulai pada 6 Oktober 2023 dengan proses pengusulan calon penerima manfaat, yang dilanjutkan dengan verifikasi dan survei lapangan oleh PT PLN (Persero). Meskipun terdapat usulan sebanyak 811.109 rumah tangga penerima, setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 220.056 rumah tangga dengan data duplikasi berdasarkan NIK atau KTP, sementara 588.053 rumah tangga tidak mengalami duplikasi data.
Setelah survei lapangan oleh PLN, hanya 75,4 persen atau sekitar 443.560 rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima. Setelah validasi oleh pihak kepala desa, akhirnya sebanyak 342.621 rumah tangga dinyatakan layak untuk menerima bantuan rice cooker. “Sayangnya, lebih dari 100.000 data tidak lengkap dan tidak dapat ditetapkan karena keterbatasan waktu. Tanggal terakhir penetapan adalah 18 Desember 2023,” ungkap Jisman.
