JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah akan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Menkeu, strategi yang sama bakal diterapkan dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini sedang dalam tahap pembentukan payung hukum Undang-Undang IKN.
“Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal. Pemerintah akan terus memastikan agar pendanaan ini tidak mengganggu penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 7 Januari.
Menkeu menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan bahwa kondisi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tetap jadi prioritas terdepan.
“Ini faktor yang akan mendominasi rancangan APBN kita di periode 2022 dengan mengantisipasi Undang-undang IKN, terutama 2023 dan 2024, seperti untuk Pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan,” tutur dia.
Sebagai informasi, salah satu sumber dana pembangunan fasilitas infrastruktur di IKN berasal dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Total pembiayaan SBSN sejak 2013 hingga 2022 diketahui mencapai Rp175,38 triliun. Nilai tersebut diguyur pada lebih dari 4.247 proyek yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Alokasi terbesar dari SBSN digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur transportasi, jalan-jembatan, dan sumber daya air yang jumlahnya mencapai Rp144,26 triliun atau setara 82,25 persen dari keseluruhan dana yang berhasil dihimpun. Dana itu pula yang menjadi sumber daya utama dalam membangun jembatan Pulau Balang yang nantinya akan menghubungkan wilayah Balikpapan dengan IKN.
“Melalui adanya penanda aset ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang selama ini membeli SBSN berarti ikut membangun Indonesia termasuk ikut membangun jembatan ini,” kata Menkeu.
Pemerintah sendiri mengklaim realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN pada 2021 masih cukup baik yaitu sebesar 85,52 persen.
Selanjutnya, sisa pekerjaan dari seluruh proyek tersebut akan dilanjutkan di tahun ini, dimana rata-rata realisasi dari lanjutan proyek SBSN tersebut mencapai 93 persen sampai 96 persen.
“Dengan melihat kinerja dan fungsi strategis SBSN selama ini, pemerintah optimistis dan berharap bahwa SBSN dapat menjadi salah satu pilar utama instrumen APBN untuk pembangunan nasional sekaligus menjadi instrumen utama di pasar keuangan nasional,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
