Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timteng terhadap Haji 2026, Ini Rencananya

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses haji tetap berjalan aman di tengah situasi global yang belum stabil.

Arahan Presiden menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap keputusan akan mempertimbangkan kondisi keamanan secara menyeluruh.

Meski persiapan teknis disebut sudah rampung, evaluasi tetap dilakukan secara berkala. Koordinasi juga terus dijaga dengan otoritas haji di Arab Saudi.

Kemenhaj bersama Kementerian Luar Negeri juga memetakan potensi risiko. Langkah ini dilakukan agar respons terhadap perubahan situasi bisa lebih cepat dan terukur.

Pemerintah menyiapkan tiga skenario utama sebagai langkah antisipasi. Skenario ini disusun untuk menghadapi kemungkinan memburuknya kondisi di kawasan Timur Tengah.

Skenario pertama adalah kondisi normal, di mana seluruh jemaah berangkat sesuai jadwal. Ini menjadi opsi utama jika situasi tetap aman.

Skenario kedua berupa pembatasan jumlah jemaah yang diberangkatkan. Opsi ini dipertimbangkan jika kondisi tidak sepenuhnya kondusif.

Skenario ketiga adalah perubahan rute penerbangan dengan jalur lebih panjang. Hal ini memungkinkan seluruh jemaah tetap berangkat meski harus memutar.

Perubahan rute diperkirakan menambah waktu perjalanan dari 9 jam menjadi sekitar 13 jam. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kelelahan jemaah dan biaya operasional.

Pemerintah menyadari adanya potensi kenaikan biaya, namun langkah ini dinilai perlu demi menjaga keselamatan dan kelancaran ibadah.

Kesiapan armada juga menjadi perhatian, termasuk kemungkinan penambahan pesawat oleh Garuda Indonesia melalui skema sewa. Perencanaan dilakukan sejak awal agar kebutuhan transportasi tetap terpenuhi.