JAKARTA, Cobisnis.com – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Direksi Bank BRI
dan Direksi Bank Mandiri untuk membahas kinerja perusahaan dan perkembangan terkini pelaksanaan
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Selasa (16/6).
Pada kesempatan tersebut, Anggota
Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin berpesan agar Bank BRI dan Bank
Mandiri dapat memperkuat kinerja penyaluran kredit dan literasi keuangan di masyarakat.
“Baik Bank BRI maupun Bank Mandiri tadi menyebut mengalami pertumbuhan kredit yang positif,
namun mohon dijelaskan seperti apa realisasi penyaluran kredit menurut sektor. Sektor-sektor mana
yang mengalami peningkatan penyaluran kredit, dan sektor mana yang mengalami perlambatan.
Hal ini
penting karena kita saat ini dihadapkan dengan kecepatan pemulihan yang tidak merata baik secara
sektoral maupun spasial. Oleh karenanya, peran perbankan melalui dukungan pembiayaan sangatlah
dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan sektor riil,” urai Puteri.
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Bank BRI Sunarso menyebut pertumbuhan kredit Bank BRI telah
mencapai 1,4 persen (yoy).
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi juga
menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit Bank Mandiri tumbuh sebesar 9,1 persen (yoy). Capaian
tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan yang berada di kisaran negatif
3,77 persen (yoy) per triwulan I-2021.
Puteri berharap agar Bank BRI dan Bank Mandiri dapat terus
meningkatkan penyaluran kredit khususnya bagi sektor UMKM.
“Apalagi Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan rasio kredit UMKM kita bisa mencapai lebih dari
30 persen pada 2024 nantinya.
Karena saat ini, rasio penyaluran kredit UMKM kita masih kalah
dibandingkan negara tetangga seperti Singapura sekitar 39 persen, Malaysia kisaran 50 persen, bahkan
Thailand sekitar 51 persen. Sementara Indonesia masih di kisaran 18-20 persen,” tegas Puteri.
Lebih lanjut, Puteri mengimbau Bank BRI dan Bank Mandiri untuk meningkatkan inklusi dan literasi
keuangan di masyarakat. Lantaran, hasil survei OJK menyebut inklusi keuangan di Indonesia masih
76,19 persen sedangkan literasi keuangan berada di kisaran 38,03 persen pada tahun 2019.
“Jika ditelisik menurut gender, inklusi keuangan perempuan lebih rendah yaitu 75,15 persen
dibandingkan laki-laki di kisaran 77,24 persen. Begitu pun, literasi keuangan perempuan cenderung
yang juga lebih rendah yaitu hanya 36,13 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 39,94 persen.
Ke
depan, saya berharap program literasi keuangan ini dapat terus ditingkatkan. Apalagi sekarang ini
marak tawaran investasi bodong dan ilegal yang merugikan masyarakat,” papar Puteri.
Menutup keterangannya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini memandang pentingnya aspek
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan khususnya perbankan.
Terlebih setelah mencuatnya
dugaan kasus terkait perlindungan konsumen yang telah terjadi beberapa waktu belakangan.
“Jaminan keamanan dana nasabah menjadi sesuatu yang krusial untuk dijaga oleh perbankan.
Karenanya, aspek mitigasi risiko dan keandalan teknologi, termasuk atas keamanan bertransaksi perlu
terus diperkuat, guna mengantisipasi risiko fraud kemudian hari,” tutup Puteri.
