JAKARTA, Cobisnis.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan para petani terdaftar di Provinsi Papua Barat Daya sudah mulai menebus pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru, yang telah diturunkan oleh pemerintah sebesar 20 persen. Kepastian ini disampaikan Direktur Operasi Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo, usai melakukan peninjauan langsung ke sejumlah gudang dan kios di wilayah tersebut.
“Pemerintah telah menurunkan HET sejak 22 Oktober 2025. Alhamdulillah, petani di Papua Barat Daya kini sudah bisa menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan harga baru yang lebih terjangkau,” ujar Dwi Satriyo.
HET baru untuk pupuk Urea kini menjadi Rp 1.800 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 2.250/kg, atau turun dari Rp 112.500 menjadi Rp 90.000 per sak ukuran 50 kg. Sementara itu, HET pupuk NPK juga mengalami penurunan dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg, atau dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000 per sak. Untuk pupuk NPK khusus tanaman kakao, harga turun dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 2.640/kg, atau dari Rp 165.000 menjadi Rp 132.000 per sak.
Selain itu, pupuk ZA yang baru masuk ke dalam skema subsidi juga turun dari Rp 1.700/kg menjadi Rp 1.360/kg. Pupuk ini yang sebelumnya dijual Rp 85.000 kini menjadi Rp 68.000 per sak. Sedangkan pupuk organik kini dijual Rp 640/kg, turun dari Rp 800/kg, atau dari Rp 32.000 menjadi Rp 25.600 per sak 40 kg.
“Dengan penyesuaian ini, seluruh petani di Indonesia dapat menebus pupuk bersubsidi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis pupuk, baik Urea, NPK, ZA, maupun organik,” jelas Dwi Satriyo.
Ia menambahkan, pupuk merupakan komponen penting dalam kegiatan pertanian. Dengan penurunan harga ini, biaya produksi petani akan lebih efisien dan mendorong peningkatan hasil panen.
Kebijakan penurunan HET ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan nasional sesuai visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Asta Cita. Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kunjungannya ke Papua Barat Daya, Dwi Satriyo bersama Dewan Komisaris Chrisna Deva Priyapratama turut meninjau gudang penyimpanan pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan stok aman. Hingga akhir Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok sebanyak 416 ton.
General Manager (GM) Regional 4 Pupuk Indonesia, Wisno Ramadhani, menjelaskan bahwa stok tersebut terdiri dari 215 ton pupuk Urea, 169 ton NPK Phonska, dan 32 ton pupuk organik Petroganik.
“Jumlah stok saat ini berada di atas ketentuan minimum pemerintah, cukup untuk memenuhi kebutuhan petani di Papua Barat Daya selama sekitar tiga minggu ke depan,” kata Wisno.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga periode yang sama, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Papua Barat Daya telah mencapai 903 ton atau sekitar 62 persen dari total alokasi tahun 2025 sebesar 1.467 ton. Secara nasional, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 67 persen atau 6,38 juta ton dari total alokasi 9,55 juta ton.
“Stok aman, harga sudah turun, kami berharap penebusan bisa semakin optimal. Saat ini masih ada sekitar 1.148 petani di Papua Barat Daya yang belum menebus pupuk bersubsidi,” tutup Wisno.
