JAKARTA, Cobisnis.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan Pemprov DKI belum mampu merenovasi seluruh sekolah yang telah direncanakan pada 2026. Penyebab utamanya adalah pemotongan Dana Bagi Hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran.
Semula terdapat 22 sekolah yang masuk dalam rencana pembangunan tahun ini. Namun, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membiayai renovasi tujuh sekolah.
Pramono mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyusun kembali skala prioritas. Meski begitu, sejumlah sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan tetap dipastikan akan segera dibangun.
Pemprov DKI kemudian menambahkan empat sekolah ke dalam daftar prioritas pembangunan. Keempat proyek tersebut akan dibiayai melalui kombinasi dana KLB dan APBD Perubahan.
Empat sekolah yang masuk prioritas adalah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan anggaran Rp48,1 miliar, SMAN 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 senilai Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 dengan total anggaran Rp74,1 miliar.
Total anggaran yang disiapkan untuk empat proyek tersebut mencapai sekitar Rp249 miliar. Pemerintah berharap pembangunan dapat dimulai lebih cepat tanpa harus menunggu pembahasan APBD tahun berikutnya.
Pramono menjelaskan penggunaan dana KLB dipilih agar proses pembangunan tidak tertunda terlalu lama. Menurutnya, apabila hanya mengandalkan APBD reguler, pembangunan baru bisa dimulai pada tahun depan.
Dengan tambahan empat sekolah tersebut, total sekolah yang akan ditangani sepanjang 2026 menjadi 11 unit. Jumlah itu terdiri dari tujuh sekolah yang telah lebih dulu dianggarkan dan empat sekolah tambahan yang diprioritaskan.
Sementara itu, 11 sekolah lainnya yang belum mendapat alokasi anggaran dipastikan akan menjadi prioritas pembangunan pada 2027. Pemprov DKI berkomitmen menyelesaikan seluruh proyek secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Pramono menegaskan pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan di Jakarta. Menurutnya, keterbatasan fiskal saat ini tidak akan mengubah komitmen untuk memperbaiki kondisi sekolah yang membutuhkan renovasi.
