JAKARTA, Cobisnis.com – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diiringi pemenuhan komitmen net zero emission/NZE (emisi nol bersih).
“Kita tidak bisa tumbuh seperti yang lalu karena kondisi global (akibat adanya perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penumpukan berbagai limbah dan polusi) dan kita juga termasuk yang mengikuti komitmen untuk net zero emission. Jadi, kita harus tumbuh setinggi-tingginya, tetapi harus lebih cleaner, lebih bersih. Inilah yang kemudian membuat kita harus bertransformasi secara ekonomi,” ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2024 di Jakarta, Senin 4 November.
Dalam Perjanjian Paris 2015, negara-negara berkomitmen membatasi rata-rata kenaikan suhu global menjadi di bawah 2 derajat Celcius (2C) di atas level pra-industri, dan menargetkan 1,5 derajat (1.5C). Para ilmuwan telah mengatakan bahwa melewati batas 1.5C berisiko melepaskan efek perubahan iklim yang parah pada manusia, alam dan ekosistem.
Karena itu, ditargetkan pemangkasan emisi karbon (CO2) menjadi nol bersih (net zero) pada tahun 2050.
Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat telah masuk kategori negara berpendapatan menengah selama 30 tahun walaupun sempat menjadi golongan menengah atas pada tahun 1997 dan 2019, tetapi kembali lagi ke posisi semula karena ada krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19.
Umumnya, negara yang berada lebih dari 30 tahun pada posisi sama akan terjebak selamanya di kategori tersebut. Dalam rangka Indonesia tidak mengikuti langkah Argentina yang sudah terjebak di posisi itu, lanjutnya, maka pemerintah menargetkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju.
Upaya menjadi negara maju tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga perlu dibarengi dengan pengurangan emisi karbon.
“Kalau kita transformasi ekonomi sama net zero emission, itu effort-nya harus lebih gede. Pada saat kita bicara hilirisasi sumber daya alam, kita bicara tentang industrialisasi yang harusnya sudah terjadi kemarin-kemarin, di mana kita tidak terlalu diributin kalau kita pakai coal (batu bara), itu sekarang tidak bisa (karena batu bara itu energi kotor akibat banyak menghasilkan gas rumah kaca/GRK). Oleh sebab itu, karena kita harus tumbuh setinggi-tingginya, tapi lebih bersih, dan kita memerlukan transformasi di semua aspek,” ucap Vivi.
Indonesia sendiri disebut telah menyiapkan dokumen iklim kedua atau Second Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan kondisi saat ini. Di dalam dokumen itu, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sampai dengan 2030 ditargetkan sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan ditingkatkan hingga 43,2 persen apabila mendapatkan dukungan internasional.
“Kalau berbicara mengenai NDC, di mana kita memenuhi komitmen kita dan sekarang terus di enhance, untuk mengakselerasi, tentunya juga sejalan dengan semangat meng-enhance, mempercepat pencapaian net zero itu yang dilakukan oleh banyak pihak. Tidak hanya negara, tetapi juga berbagai perusahaan-perusahaan besar,” kata dia.
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah juga telah menargetkan penurunan intensitas GRK sebesar 93,5 persen pada tahun 2045.
“Kita harus bertransformasi menuju energi bersih, mulai meninggalkan coal, kemudian mengembangkan berbagai energi terbarukan. Tentunya kalau melihat dari sisi perkembangan teknologi, inovasi yang ada, investasi yang ada, tentunya ini membuka optimisme kita untuk bergerak ke arah yang lebih cleaner,” ungkapnya.
