JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan mengoptimalkan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sepanjang 2022.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kemenkeu Riko Amir mengatakan secara porsi pelepasan Surat Berharga Negara (SBN) akan didominasi oleh pasar domestik dengan persentase maksimal 82 persen.
“Sementara untuk SBN dalam valuta asing (valas) berkisar di angka 18 persen,” ujarnya saat memberikan keterangan pers melalui saluran virtual, Senin, 13 Desember.
Menurut Riko, keputusan tersebut didasarkan pada dampak pelepasan SBN oleh investor asing dan juga pertimbangan beban biaya yang harus ditanggung pemerintah.
“Outlook dari pelepasan SBN terus menurun untuk tahun ini. Pemerintah berharap hal serupa juga akan terjadi pada 2022 mendatang,” tuturnya.
Selain itu, proyeksi penurunan surat utang yang dirilis pemerintah juga dengan mempertimbangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) periode 2021.
Sebagai informasi, dalam Undang-Undang APBN 2022 pemerintah dan DPR sepakat untuk mematok defisit anggaran di angka Rp868 triliun atau setara dengan 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu didapat dari anggaran belanja yang lebih besar Rp2.714,1 triliun dibandingkan dengan target pendapatan yang sebesar Rp1.846,1 triliun.
Posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 berada di angka Rp6.687,28 triliun atau setara dengan 39,69 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Bukuan itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi September 2021 yang sebesar Rp6.711,52 triliun atau 41,38 persen PDB.
“Penurunan ini sebagian disebabkan adanya penurunan utang dari Surat Berharga Negara Valas sebesar Rp13,85 triliun serta penurunan pinjaman sebesar Rp15,26 triliun,” demikian laporan APBN Kita edisi November 2021 yang dikutip redaksi pada awal bulan ini.
Secara terperinci, posisi utang terakhir per Oktober 2021 yang sebesar Rp6.687,28 triliun terdiri dari SBN Rp5.878,69 triliun (domestik Rp4.611,66 triliun dan valas Rp1.267,03 triliun).
Serta pinjaman Rp808,59 triliun (pinjaman dalam negeri Rp12,41 triliun dan pinjaman luar negeri Rp796,18 triliun).
