JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan anggaran belanja tak terduga atau BTT sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten dan kota yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT.
Anggaran tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendukung penanganan warga terdampak, termasuk kebutuhan selama berada di pengungsian. Sementara pemerintah provinsi mendapat tambahan BTT sebesar Rp40 miliar.
Tito mengatakan penanganan pengungsi saat ini dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kementerian Kesehatan juga dilibatkan dalam penanganan warga terdampak. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mendukung kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kepala daerah selama ini kan sudah diberikan bantuan. Tambahan BTT masing-masing Rp20 miliar untuk kabupaten kota dan Rp40 miliar untuk provinsi,” kata Tito di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu, 30 September 2026.
Tito juga menyinggung laporan mengenai warga yang meninggal saat berada di pengungsian. Menurutnya, penyebab kematian perlu diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah berkaitan dengan kondisi kesehatan, usia, atau faktor lain selama berada di pengungsian.
Apabila ditemukan kematian yang berkaitan dengan penanganan yang kurang layak, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi. Anggaran yang tersedia juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan bagi warga terdampak.
“Kalau ada yang meninggal, kita lihat penyebabnya apa dulu. Penyebabnya karena memang sakit ataukah karena memang usia ya. Kita perjelas. Kalau ada hal karena kurang treatment, yang kurang layak, ya ini jadi bagian evaluasi. Saya pasti akan menyampaikan kepada pemda-nya manfaatkan anggaran yang ada,” ujarnya.
Sebelumnya, BNPB mencatat 94 warga meninggal dunia saat berada di pengungsian setelah gempa NTT. Angka tersebut merupakan korban meninggal secara tidak langsung, sedangkan korban meninggal akibat dampak langsung gempa tercatat 48 orang.
Dengan demikian, total korban meninggal yang berkaitan dengan bencana tersebut mencapai 142 orang. Tito mengatakan belum dapat memastikan apakah ada korban yang meninggal akibat minimnya penanganan atau keterbatasan akses layanan kesehatan di pengungsian.
“Saya akan cek ini sebelum saya jawab, daripada saya ngarang-ngarang jawab. Ini sebagai masukan nanti karena sebetulnya sudah sedang dikendalikan oleh BNPB di lapangan dan yang mengkoordinasikannya Menko PMK. Itu struktural, bukan mendagri,” kata Tito.
Tito mengatakan akan meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai penyebab kematian para korban. Kondisi dan penanganan warga selama berada di pengungsian juga akan menjadi bagian yang diperiksa.
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi warga selama berada di pengungsian pascagempa Flores.
Berdasarkan hasil verifikasi BNPB dan Kementerian Kesehatan, sebagian besar dari 94 korban meninggal di pengungsian merupakan lanjut usia dengan penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes melitus.
