• © Copyright 2025 Cobinis.com – All Right Reserved
Sunday, November 22, 2026
Cobisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
No Result
View All Result
Cobisnis
No Result
View All Result
Home Ekonomi Bisnis

Ombudsman: 4.000 Nelayan Rugi Rp24 Miliar Imbas Kasus Pagar Laut Tangerang

Farida Ratnawati by Farida Ratnawati
February 3, 2025
in Ekonomi Bisnis
0
Ombudsman: 4.000 Nelayan Rugi Rp24 Miliar Imbas Kasus Pagar Laut Tangerang

JAKARTA, Cobisnis.com – Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Apriyadi mengatakan, kerugian nelayan akibat pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, mencapai Rp24 miliar.

Hal tersebut diketahui setelah adanya investigasi yang dilakukan. Fadli bilang, kerugian tersebut dialami nelayan sejak Agustus 2024-Januari 2025.

“Berdasarkan perhitungan kami, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya Rp24 miliar,” ujar Fadli dalam konferensi pers mengenai Dugaan Pengabaian Kewajiban Hukum terkait Pembangunan Pagar Laut Banten di Jakarta, Senin, 3 Februari.

Temuan itu berdasarkan beberapa faktor, seperti meningkatnya pembelian bahan bakar oleh nelayan hingga penurunan hasil tangkapan imbas adanya pagar laut tersebut.

“Itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4-6 liter solar per hari, lalu hasil tangkapan yang berkurang dan kerusakan kapal yang kami hitung adalah pada angka minimalnya itu Rp24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran,” katanya.

Di sisi lain, kata Fadli, pihaknya juga menyimpulkan bahwa pemasangan pagar laut tersebut maladministrasi.

Dia pun mengapresiasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten yang telah bertindak cepat dengan melakukan kunjungan ke lokasi pemasangan pagar laut setelah adanya laporan dari masyarakat.

Namun, dia menyayangkan upaya pencabutan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai terlambat meski sudah ada putusan dari DKP Banten.

“Tapi, membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru dilakukan pembongkaran,” tegas Fadli.

“Dengan kami memahami segala keterbatasannya dari sisi sumber daya, KKP sudah berupaya. Tapi, upaya itu belum maksimal karena membutuhkan waktu yang lama untuk pembongkaran,” sambungnya.

Selain terkait pembongkaran, Fadli juga meminta DKP Banten untuk berkoordinasi kembali dengan KKP dan aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut dalam kasus tersebut.

Dikatakan Fadli, pemasangan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang itu memang terindikasi untuk menguasai ruang laut.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Ombudsman menemukan adanya permintaan tanah girik seluas 370 hektare di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Adapun permintaan girik tersebut untuk menjadi tanah hak milik.

“Kami meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut,” terangnya.

“Adanya dokumen permintaan atau upaya penguasaan ruang laut, yang mana 370 hektare awalnya diajukan di daerah Kohod yang sebagian atau seluruhnya sudah terbit,” tambah dia.

Setelah diterimanya pengajuan tanah di Desa Kohod, lanjut Fadli, pihak yang sama kembali mengajukan permintaan lahan seluas 1.415 hektare dari 16 desa di enam kecamatan.

Menurut Fadli, temuan itu sama dengan luas tanah terkait pemasangan pagar laut di Tangerang.

“Garis terluarnya (tanah yang diminta) sama persis dengan garis pagar laut. Jadi, kami meyakini munculnya pagar laut ini memiliki korelasi kuat dengan pengajuan hak di laut yang modusnya bagaimana menaikan status girik menjadi tanah,” jelas dia.

Fadli mengungkapkan, hal itu diketahui dari surat yang diperoleh Ombudsman Banten.

Menurut dia, upaya semacam ini masuk dalam indikasi tindakan pidana dan perlu diusut.

“Jadi, kami mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan itu harus didalami lagi karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan memastikan apakah itu memang dilakukan di ruang laut atau bukan,” ungkapnya.

Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy course
download intex firmware
Free Download WordPress Themes
lynda course free download
Tags: cobisnis.comNelayanOmbudsmanPagar laut Tanggerang

Related Posts

Hasil Penyadapan Prabowo Diterima Siapa? Ini yang Masih Dipertanyakan

Hasil Penyadapan Prabowo Diterima Siapa? Ini yang Masih Dipertanyakan

by Hidayat Taufik
November 22, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama...

Anak Sudah Dewasa? Orangtua Perlu Tahu Batasan dalam Berkomunikasi

Anak Sudah Dewasa? Orangtua Perlu Tahu Batasan dalam Berkomunikasi

by Hidayat Taufik
November 22, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Memiliki anak yang sudah dewasa membuat orangtua perlu menyesuaikan pola komunikasi. Kesibukan pekerjaan, pendidikan, hingga kehidupan pribadi...

Polisi Tetapkan Erin Eks Istri Andre Taulany sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan Erin Eks Istri Andre Taulany sebagai Tersangka

by Hidayat Taufik
November 22, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany, kini menghadapi proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka...

Bukti Genosida Rohingya oleh Myanmar Diungkap Mahkamah Internasional

Bukti Genosida Rohingya oleh Myanmar Diungkap Mahkamah Internasional

by Hidayat Taufik
November 22, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Dalam...

Iran Siapkan Kesepakatan Damai, Trump Belum Bersedia Menerima Syarat

Iran Siapkan Kesepakatan Damai, Trump Belum Bersedia Menerima Syarat

by Hidayat Taufik
November 22, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Iran masih berupaya mencari penyelesaian konflik dengan Amerika Serikat (AS) melalui jalur diplomasi. Namun, Presiden Donald...

Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Polisi Tetapkan Erin Eks Istri Andre Taulany sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan Erin Eks Istri Andre Taulany sebagai Tersangka

November 22, 2026
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi

Iran Nekat Terobos Blokade Angkatan Laut AS Siap Ekspor Minyak

November 21, 2026
Jusuf Kalla Nilai Wapres Harus Mampu Jalankan Tugas Bantu Presiden

Jusuf Kalla Nilai Wapres Harus Mampu Jalankan Tugas Bantu Presiden

November 21, 2026
Bukti Genosida Rohingya oleh Myanmar Diungkap Mahkamah Internasional

Bukti Genosida Rohingya oleh Myanmar Diungkap Mahkamah Internasional

November 22, 2026
Korlantas Polri Luncurkan SADIK LANTAS, Pelaporan Cuma 3 Menit

Korlantas Polri Luncurkan SADIK LANTAS, Pelaporan Cuma 3 Menit

November 22, 2026
Warga Jakarta Diajak Pilah Sampah Lewat Aksi Bersih Bersih Yuk!

Warga Jakarta Diajak Pilah Sampah Lewat Aksi Bersih Bersih Yuk!

November 22, 2026
Ilustrasi Rudal Iran

Bahrain Tuntut Iran Ganti Rugi atas Serangan Rudal

November 22, 2026
BI Jabar dan Pasar Guyub Gaungkan QRIS Berkelanjutan

BI Jabar dan Pasar Guyub Gaungkan QRIS Berkelanjutan

November 22, 2026
">
  • Redaksi
  • Profil
  • Media Kit
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi & Bisnis
  • Nasional
  • Industri
  • Lifestyle
  • Humaniora
  • Kesehatan & Olahraga
  • Startup Center
  • Foto
  • Youtube

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved