JAKARTA, COBISNIS.COM – Saat ini, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang sibuk merancang susunan kabinet mereka. Salah satu menteri yang punya posisi strategis adalah menteri keuangan. Posisi Menteri Keuangan dianggap strategis karena peran kunci yang diemban dalam mengelola dan mengarahkan kebijakan ekonomi serta keuangan negara.
Ada beberapa kandidat yang sudah santer terdengar. Sebut saja Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab dipanggil Tiko, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Kedua nama ini dianggap memiliki kredibilitas dan pengalaman yang memadai untuk mengurusi keuangan negara.
Selain Tiko dan Mahendra, terdapat dua kandidat lain yang juga dipertimbangkan untuk mengisi jabatan strategis ini. Mereka adalah ekonom senior Anggito Abimanyu, yang dikenal luas atas pandangannya yang tajam dalam bidang ekonomi, serta mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, yang sebelumnya telah mengemban tugas serupa dengan rekam jejak yang baik.
Selain empat kandidat di atas, tiba-tiba muncul nama Purbaya Yudhi Sadewa yang saat ini sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
Menurut Hendry Harmen, Ketua Alumni ITB DKI Jakarta 2009-2015, posisi Menteri Keuangan harus diisi oleh individu yang memiliki keahlian luar biasa dan kompetensi tinggi di bidang ekonomi makro dan mikro.
“Figur tersebut harus memiliki latar belakang yang tidak biasa, dengan pengetahuan mendalam serta kemampuan dalam mengelola APBN, mampu bekerja sama dengan otoritas moneter, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Harmen kepada media.
SOSOK PURBAYA YUDHI SADEWA
Menurut situs LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS ini memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.
Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016), Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kement]erian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014), Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang), Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).
Sebelum terjun di pemerintahan, Beliau memulai karir sebagai, Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005), Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013), Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).
