JAKARTA, Cobisnis.com – Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Jumat memberikan pukulan besar bagi Presiden Donald Trump dengan membatalkan kebijakan ekonomi andalannya: tarif global. Putusan tersebut didukung mayoritas hakim, termasuk dua hakim yang sebelumnya ditunjuk oleh Trump sendiri. Namun di balik teguran keras itu, keputusan ini justru dinilai sebagai “hadiah terselubung” bagi Trump dan Partai Republik (GOP).
Meski jelas menjadi kemunduran besar bagi agenda Trump, putusan tersebut sekaligus mencabut alat kebijakan yang dalam jangka pendek dianggap merugikan ekonomi Amerika Serikat dan secara politik membebani Partai Republik. Sejumlah politisi Republik bahkan secara terbuka memuji keputusan tersebut, sementara lainnya diyakini lega di belakang layar.
Trump dengan cepat merespons dengan menyatakan akan tetap menerapkan tarif global 10% yang kemudian ia naikkan menjadi 15% menggunakan dasar hukum berbeda, yakni Section 122 dari Trade Act 1974. Ia bahkan mengklaim putusan Mahkamah Agung membuat kewenangannya dalam menjatuhkan tarif menjadi “lebih kuat”. Namun klaim tersebut dipertanyakan banyak pihak.
Di bawah Section 122, tarif dibatasi maksimal 15% dan hanya berlaku selama 150 hari, kecuali diperpanjang oleh Kongres. Dengan mayoritas anggota Kongres dari kedua kamar baru-baru ini menolak kebijakan tarif Trump, peluang perpanjangan dinilai kecil. Alternatif dasar hukum lainnya pun mengharuskan proses birokrasi dan persyaratan yang lebih kompleks sebelum tarif dapat diterapkan.
Ketua Mahkamah Agung John Roberts dalam catatan kakinya bahkan menegaskan bahwa undang-undang terkait memuat berbagai prasyarat prosedural, penentuan lembaga, serta batasan durasi dan cakupan tarif. Sementara Hakim Brett M. Kavanaugh dalam pendapat berbeda menyebut Trump masih memiliki opsi hukum lain, pandangan itu tidak sepenuhnya diamini mayoritas hakim.
Dari sisi ekonomi, keputusan ini muncul di tengah kondisi yang kurang menggembirakan. Biro Analisis Ekonomi AS melaporkan produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 1,4% secara tahunan pada kuartal keempat, menjadikan 2025 sebagai tahun dengan pertumbuhan terlemah kedua sejak 2016. Tahun lalu juga mencatat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lemah dan inflasi yang masih membandel meski sempat menurun pada Januari.
Meski tidak sepenuhnya jelas seberapa besar tarif berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi, ketidakpastian dan kenaikan biaya akibat kebijakan tersebut dinilai memperburuk sentimen. Sejak Trump mengumumkan tarif global pada 2 April, tingkat persetujuan publik terhadap kinerjanya di bidang ekonomi merosot tajam. 62% warga Amerika tidak menyetujui kebijakan tarifnya, termasuk seperempat pemilih yang condong ke Partai Republik.
Trump selama ini mempromosikan tarif sebagai cara menghidupkan kembali manufaktur Amerika dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi dagang. Namun dengan pembatasan baru dari Mahkamah Agung, ruang geraknya menjadi lebih sempit. Negara-negara mitra dagang juga menyadari keterbatasan tersebut, yang berpotensi mengurangi daya tawar Washington.
Kini perhatian tertuju pada Partai Republik di Kongres. Selama setahun terakhir, banyak anggota GOP memilih diam meski kebijakan tarif bertentangan dengan citra lama partai sebagai pendukung pasar bebas dan perdagangan bebas. Dalam opini terpisah, Hakim Neil Gorsuch bahkan menyinggung perlunya Kongres kembali mengambil peran legislasi dalam isu perdagangan.
Dengan tahun pemilu paruh waktu yang semakin dekat, sebagian anggota Republik mungkin melihat ini sebagai momentum untuk menjauh dari kebijakan tarif agresif. Meski kecil kemungkinan terjadi pembangkangan massal terhadap Trump, putusan Mahkamah Agung membuka ruang refleksi internal di tubuh GOP mengenai arah kebijakan perdagangan ke depan.
Bagi Trump, situasi ini menghadirkan dilema politik. Jika ia tetap memaksakan agenda tarif besar-besaran di tengah keterbatasan hukum dan tekanan politik, langkah itu bisa menjadi beban tambahan bagi partainya. Namun jika ia memilih meredakan kebijakan tersebut, keputusan Mahkamah Agung bisa saja terbukti sebagai “hadiah” yang menyelamatkannya dari risiko politik yang lebih besar.
