JAKARTA, Cobisnis.com – Harga minyak mentah dunia mulai menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Karena itu, DPR mendesak pemerintah lebih transparan soal kondisi fiskal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, menilai keterbukaan sangat penting. Selain itu, ia meminta penjelasan jelas tentang kemampuan keuangan negara.
Ia menjelaskan, harga minyak di level USD 100 per barel akan meningkatkan beban subsidi. Setiap kenaikan USD 1 menambah sekitar Rp 6,8 triliun.
Di sisi lain, selisih dari USD 70 ke USD 100 membawa dampak besar. Total tambahan beban bisa mencapai Rp 204 triliun.
Kondisi ini mendorong pemerintah menambah belanja negara. Terutama, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) berpotensi naik hingga akhir tahun.
Oleh karena itu, DPR menilai kejelasan kapasitas fiskal sangat penting. Pemerintah harus memastikan kemampuan menutup tambahan beban tersebut.
Selanjutnya, Dolfie menyoroti peran Kementerian Keuangan. Ia meminta penjelasan tentang sumber pembiayaan subsidi yang meningkat.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebutuhan kompensasi BBM cukup tinggi. Angkanya bisa mencapai sekitar Rp 150 triliun.
Meski begitu, DPR menilai kondisi ini masih bisa dikendalikan. Namun, pemerintah tetap harus transparan agar publik tidak bingung.
Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi kunci utama. Hal ini juga menjaga stabilitas di tengah tekanan ekonomi global.
