JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump memberi sinyal kepada pemimpin Partai Republik di Kongres bahwa mereka akan menghentikan rencana dana “anti-weaponization” senilai US$1,8 miliar.
Namun, sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebut keputusan itu belum sepenuhnya final. Sebagian pejabat menggambarkan langkah itu sebagai penundaan sementara, bukan pembatalan permanen.
Sementara itu, Departemen Kehakiman AS menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan federal yang menghentikan program tersebut hingga setidaknya 12 Juni 2026. Presiden Trump juga mengakui bahwa proses hukum saat ini membatasi langkah pemerintahannya.
“Kami tunduk pada pengadilan,” kata Trump dalam percakapan telepon dengan ABC News. Selain itu, Trump mengatakan pemerintah tidak bisa melanjutkan program tersebut selama pengadilan masih menahannya.
Rencana untuk menjauh dari dana kontroversial itu muncul setelah Trump menggelar pertemuan panjang dengan Ketua DPR Mike Johnson. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting, termasuk dana anti-weaponization.
Meski begitu, belum jelas apakah langkah tersebut akan meredakan kemarahan anggota Partai Republik yang selama ini menentang program itu. Di sisi lain, para pemimpin Republik masih berupaya meloloskan tambahan anggaran untuk penegakan imigrasi.
Karena itu, kontroversi dana anti-weaponization ikut menghambat agenda legislatif yang lebih luas.
