JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Israel membuka jalan bagi penggunaan buaya Nil sebagai bagian dari sistem pengamanan penjara yang menahan warga Palestina. Rencana kontroversial tersebut muncul setelah perubahan aturan yang memungkinkan reptil itu dimanfaatkan untuk kepentingan keamanan.
Usulan itu berasal dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang sejak akhir 2025 mendorong pembangunan fasilitas penahanan dengan perlindungan tambahan berupa buaya. Gagasan tersebut disebut bertujuan mencegah tahanan melarikan diri dari penjara.
Langkah tersebut dimungkinkan setelah Menteri Perlindungan Lingkungan Israel, Idit Silman, mengubah klasifikasi hukum buaya Nil. Perubahan status itu membuat reptil tersebut dapat dipelihara oleh lembaga keamanan dalam kondisi tertentu.
Meski demikian, rencana tersebut langsung memicu kontroversi di Israel. Sejumlah penasihat hukum dan kelompok pemerhati lingkungan menilai kebijakan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Laporan media Israel menyebut Penjara Ketziot di wilayah selatan menjadi lokasi yang dipertimbangkan untuk penerapan awal kebijakan tersebut. Penjara itu diketahui banyak menampung tahanan asal Palestina.
Ben-Gvir juga sempat mengunggah ilustrasi berbasis AI yang menampilkan dirinya bersama seekor buaya sambil menyampaikan peringatan kepada tahanan agar tidak mencoba melarikan diri. Unggahan tersebut semakin memicu perdebatan di ruang publik.
Kelompok pemerhati satwa mengingatkan penggunaan buaya sebagai alat pengamanan dinilai berisiko bagi keselamatan manusia maupun kesejahteraan hewan. Mereka menegaskan keamanan penjara seharusnya mengandalkan sistem dan teknologi, bukan memanfaatkan satwa liar.
Hingga kini, rencana penggunaan buaya Nil masih menjadi perdebatan di Israel dan belum diterapkan secara operasional. Namun, perubahan regulasi tersebut telah membuka kemungkinan implementasi kebijakan apabila mendapat persetujuan lebih lanjut dari otoritas terkait.
