JAKARTA, Cobisnis.com – Ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi, termasuk target 8 persen, dinilai sulit tercapai tanpa perubahan struktural yang mendasar. Bonus demografi, stabilitas politik, dan kondisi makroekonomi yang relatif terjaga selama ini dinilai belum cukup untuk mendorong akselerasi pertumbuhan berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Burhanuddin Abdullah, Board of Advisors Prasasti, dalam pidato pembukaan Prasasti Economic Forum 2026 bertema Navigating Indonesia’s Next Chapter di Jakarta. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta.
Ajang diskusi tersebut didukung sejumlah korporasi besar seperti Astra, Toba Grup, Triputra, Indofood, Agung Podomoro, dan Bank Mandiri. Kehadiran sektor usaha dinilai penting dalam membahas arah ekonomi Indonesia ke depan.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir sebagai pembicara, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, serta CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.
Di hadapan ratusan peserta, Burhanuddin menjelaskan bahwa selama lebih dari satu dekade Indonesia relatif konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional, namun sekaligus menunjukkan adanya batas struktural yang belum terlampaui.
Ia mempertanyakan mengapa perekonomian nasional seolah tertahan di level tersebut. Skeptisisme publik terhadap target pertumbuhan 8 persen, menurutnya, mencerminkan kesadaran akan tantangan struktural yang masih kuat.
Burhanuddin menilai ekonomi Indonesia menunjukkan gejala inersia, yakni kecenderungan bertahan dalam kondisi yang sama. Stabilitas makro dan politik justru menempatkan ekonomi pada keseimbangan dengan akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah.
“Kita menjadi sangat pandai bertahan, tetapi kurang terlatih untuk melakukan lompatan,” ujarnya. Menurutnya, rendahnya keberanian mengambil risiko di berbagai level jabatan dan institusi turut membatasi kreativitas dan inovasi.
Struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih didominasi akumulasi faktor produksi, seperti penambahan tenaga kerja dan modal, bukan peningkatan produktivitas. Pola ini dinilai mampu menjaga stabilitas, namun tidak cukup kuat mendorong pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.
Selain itu, fragmentasi kelembagaan dan tingginya biaya koordinasi antarinstansi memperlambat transmisi kebijakan. Implementasi kebijakan yang tidak merata serta mahalnya biaya kepatuhan membuat dunia usaha lebih memilih kesinambungan dibandingkan transformasi.
Untuk keluar dari kondisi tersebut, Burhanuddin menegaskan perlunya dorongan reformasi struktural yang kuat. Penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan izin, dinilai menjadi fondasi utama efisiensi ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan institusi pasar dan reorientasi kebijakan ke arah peningkatan produktivitas, termasuk melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, difusi teknologi, dan kapasitas manajerial.
Burhanuddin menegaskan bahwa kepercayaan terhadap institusi merupakan modal utama untuk mendorong investasi dan inovasi. Tantangan ke depan adalah memastikan konsistensi dan kredibilitas implementasi agar stabilitas ekonomi menjadi landasan pertumbuhan, bukan justru batasnya.
