JAKARTA, Cobisnis.com – Sejak menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, nama Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik. Gaya komunikasinya yang lugas dan spontan langsung menciptakan kesan kuat, bahkan memunculkan julukan “Menteri Koboi”. Publik menilai pendekatan ini berbeda dari gaya teknokratis pendahulunya.
Respon terhadap pernyataannya kerap memicu perdebatan di ruang digital. Salah satunya ketika Purbaya menyebut tuntutan “17+8 suara rakyat” sebagai suara “sebagian kecil rakyat yang merasa kurang”. Kritik muncul dari berbagai kalangan, namun Purbaya cepat merespons dengan permintaan maaf terbuka dan janji memperbaiki gaya komunikasinya.
Langkah tersebut justru mengubah persepsi publik. Dari yang awalnya dianggap blunder, gaya ceplas-ceplos Purbaya mulai dipandang sebagai bentuk keaslian dan keberanian. Dalam konteks komunikasi politik, respons cepat dan jujur menjadi nilai tambah yang memperkuat citra autentik seorang pejabat publik.
Gaya “koboi” ini tidak hanya menjadi simbol keberanian, tetapi juga refleksi personal branding yang kuat. Purbaya tampil sebagai sosok yang berbicara apa adanya, tanpa banyak basa-basi. Gaya ini menunjukkan sisi manusiawi pejabat publik yang jarang ditampilkan dalam komunikasi pemerintahan.
Dalam teori komunikasi modern, seperti dijelaskan Gunn Enli dalam Mediated Authenticity (2015), publik lebih mudah menerima politisi yang tampil genuine. Ketulusan dianggap sebagai kontrak sosial tak tertulis antara publik dan pemimpin. Sepanjang kejujuran dan konsistensi terjaga, publik cenderung memaafkan kekeliruan komunikasi.
Fenomena ini juga bukan hal baru di politik Indonesia. Tokoh seperti Wahidin Halim dan Ridwan Kamil dikenal dengan gaya komunikasi yang spontan dan humoris. Publik menilai gaya seperti ini lebih dekat dan tidak berjarak, berbeda dengan gaya formal yang kerap terkesan kaku dan birokratis.
Meski demikian, gaya lugas Purbaya memiliki risiko komunikasi tersendiri. Ucapan yang terlalu blak-blakan dapat menimbulkan salah tafsir dan memicu sentimen negatif di media sosial. Dalam konteks pasar dan ekonomi, ketidakhati-hatian komunikasi dapat mempengaruhi persepsi stabilitas kebijakan fiskal.
Untuk itu, konsistensi antara ucapan, kebijakan, dan narasi publik menjadi penting. Personal branding politik, menurut Tom Peters (1997), harus berakar pada diferensiasi—menonjolkan keunikan tanpa kehilangan kredibilitas. Bagi Purbaya, gaya koboi menjadi pembeda sekaligus ujian keseimbangan antara spontanitas dan kontrol pesan.
Pernyataannya seperti “kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh” menunjukkan upaya menyederhanakan bahasa ekonomi agar mudah dipahami masyarakat. Pendekatan ini memperkuat citra teknokrat yang komunikatif, serta memberi nilai tambah di tengah kebutuhan publik akan keterbukaan kebijakan fiskal.
Namun, gaya ini tetaplah pisau bermata dua. Jika dikawal dengan narasi yang jelas, storytelling kebijakan yang komunikatif, dan tim komunikasi yang solid, Purbaya dapat memanfaatkan gaya koboi sebagai kekuatan politik baru. Tapi tanpa kendali pesan, gaya itu bisa berubah menjadi bumerang.
Pada akhirnya, keaslian dan empati publik menjadi dua sisi penting dalam citra Menteri Keuangan ini. Ketika gaya lugasnya diseimbangkan dengan kepekaan terhadap publik, Purbaya berpotensi menjadi figur teknokrat yang tak hanya rasional, tetapi juga dekat dengan rakyat—sebuah kombinasi langka dalam politik modern Indonesia.
