JAKARTA, COBISNIS.COM – Direktur Riset CORE Indonesia, Etika Karyani, menyatakan bahwa fenomena makan tabungan atau “Mantab” terutama terjadi pada masyarakat kelas menengah dan bawah.
Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang tidak sebanding dengan peningkatan harga bahan pokok, sehingga tabungan terpaksa digunakan untuk membayar cicilan.
Ia menambahkan, belanja kelas menengah dan bawah masih ditopang oleh tabungan, sehingga ketika cicilan meningkat namun pendapatan tidak naik sejalan dengan harga bahan pokok, tabungan yang digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.
Fenomena makan tabungan ini sudah terlihat sejak akhir tahun lalu. Data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) periode November 2023 menunjukkan alokasi pendapatan untuk menabung mengalami penurunan dari 15,7 persen menjadi 15,4 persen.
Sementara itu, alokasi pendapatan untuk membayar cicilan pinjaman meningkat dari 8,8 persen menjadi 9,3 persen. Etika menilai, kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia yang masih lemah dan terus tergerus oleh cicilan.
Ekonom senior Chatib Basri juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, fenomena makan tabungan menunjukkan potensi pelemahan konsumsi di masa depan.
Saat ini, masyarakat kelas menengah ke bawah mulai mengurangi konsumsi sekunder dan tersier, dan memprioritaskan belanja primer seperti makanan. Chatib menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan adanya tekanan pada konsumsi masyarakat.
Chatib, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2013-2014, menyebutkan perlunya kebijakan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai langkah pemerintah mengeluarkan berbagai bantuan sosial sudah tepat untuk menjaga daya beli, khususnya kelompok terbawah. Misalnya, dengan program BLT cash transfer dan lainnya yang dapat mempertahankan konsumsi.
Dalam diskusi webinar yang disiarkan secara virtual, Etika menegaskan bahwa fenomena ini akan terus berlanjut jika tidak ada intervensi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Hal ini menekankan pentingnya langkah pemerintah dalam merancang kebijakan yang dapat memberikan bantuan langsung dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
