JAKARTA, Cobisnis.com – Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terkait kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden mempertanyakan fenomena pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan rakyat.
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia sebenarnya tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir. Namun, ia menyoroti kondisi kelas menengah yang justru menurun dan angka kemiskinan yang meningkat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Presiden juga menyinggung berbagai praktik curang seperti under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang disebut menyebabkan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri.
Akibat berbagai kebocoran tersebut, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dinilai masih tertinggal dibanding sejumlah negara berkembang lainnya seperti Filipina dan Meksiko.
Prabowo menegaskan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan birokrasi dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah untuk memberantas praktik koruptif di berbagai sektor.
Di sisi lain, Presiden menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal ekonomi yang sangat besar, terutama dari sektor sumber daya alam dan posisi geografis strategis.
Sepanjang 2025, ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia disebut menyumbang devisa hingga 23 miliar dolar AS, sementara sektor batu bara menghasilkan sekitar 30 miliar dolar AS.
Selain itu, Indonesia juga berstatus sebagai eksportir ferro alloy terbesar di dunia serta memiliki jalur perdagangan strategis yang dilalui sebagian besar perdagangan internasional.
Namun, Prabowo menyoroti masih maraknya aktivitas kapal asing yang diduga mengambil kekayaan laut Indonesia secara ilegal akibat lemahnya pengawasan wilayah perairan.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat kedaulatan maritim dan menghentikan ketergantungan terhadap negara lain, termasuk dalam penentuan harga komoditas strategis Indonesia.
Prabowo menekankan Indonesia harus mampu menjadi penentu harga atau price setter atas komoditas unggulan nasional, termasuk minyak kelapa sawit, bukan hanya menjadi pengikut harga pasar global.
