JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Belanda berencana memangkas sekitar 25.000 posisi pegawai negeri penuh waktu mulai tahun depan dan memperluas penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menekan biaya birokrasi serta meningkatkan efisiensi administrasi.
Kebijakan yang diumumkan pada Senin (26/10/2026) tersebut ditargetkan menghasilkan penghematan sebesar 900 juta euro pada tahun depan, dengan total penghematan tahunan diproyeksikan mencapai 3,5 miliar euro pada 2035.
Pemangkasan posisi pegawai akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun, sementara kepolisian dan layanan keamanan dikecualikan dari kebijakan tersebut.
Selain mengadopsi AI, pemerintah Belanda berencana menyederhanakan regulasi, mengurangi jumlah badan penasihat, menstandardisasi sistem teknologi informasi, serta memperluas layanan digital.
Langkah ini diambil setelah jumlah pegawai pemerintah pusat terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, hingga mencapai rekor 160.000 posisi pada 2025 atau naik lebih dari 40 persen dibandingkan 2018.
Sekretaris Negara Belanda Eric van der Burg menjelaskan bahwa banyaknya aturan, pengecualian, dan prosedur telah menyulitkan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan, sementara biaya administrasi yang terus meningkat membutuhkan langkah penghematan.
Rencana tersebut muncul di tengah perkembangan AI yang semakin pesat dan memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lapangan kerja di berbagai sektor.
CEO SpaceX Elon Musk sebelumnya memperingatkan pada Juli lalu bahwa proses transisi menuju penggunaan AI secara luas akan menjadi perjalanan yang tidak mudah, sekaligus memprediksi bahwa teknologi tersebut pada akhirnya dapat mengungguli manusia dalam berbagai pekerjaan.
Sementara itu, pendiri Microsoft Bill Gates juga memperingatkan adanya perubahan besar di pasar tenaga kerja, meskipun ia menilai profesi tertentu, termasuk pekerjaan perawatan, perlu tetap mengandalkan manusia meski AI berpotensi menjalankan tugas serupa.
