JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Rusia mulai membatasi akses terhadap Telegram, salah satu aplikasi pesan paling populer di negara itu, sebagai bagian dari upaya mendorong warga beralih ke platform digital yang dikendalikan negara.
Pada Selasa waktu setempat, otoritas Rusia menyatakan pembatasan dilakukan demi “perlindungan warga Rusia,” dengan menuduh Telegram menolak memblokir konten yang dianggap “kriminal dan teroris.” Regulator telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, menyatakan pembatasan akan terus diberlakukan hingga “pelanggaran hukum Rusia dihapuskan.”
Roskomnadzor juga menuduh Telegram gagal melindungi data pribadi pengguna dan tidak memiliki langkah efektif untuk mencegah penipuan maupun penggunaan aplikasi untuk aktivitas kriminal dan terorisme. Telegram membantah klaim tersebut dan menyatakan pihaknya aktif memerangi penyalahgunaan platform.
Menurut kantor berita negara TASS, Telegram menghadapi denda sebesar 64 juta rubel (sekitar US$828.000) karena diduga menolak menghapus konten terlarang dan gagal melakukan pengawasan mandiri.
Sejak pembatasan mulai berlaku, ribuan pengguna di Rusia melaporkan gangguan akses. Situs pemantau layanan digital Downdetector mencatat lebih dari 11.000 keluhan dalam 24 jam terakhir, dengan banyak pengguna menyebut aplikasi berjalan lambat atau tidak bisa diakses.
Target sensor yang tak biasa
Telegram merupakan aplikasi yang digunakan luas di Rusia, termasuk oleh militer, pejabat tinggi pemerintah, media negara, hingga lembaga resmi seperti Kremlin dan Roskomnadzor sendiri. Karena itu, pembatasan ini dinilai sebagai langkah signifikan dalam kebijakan sensor digital Rusia.
Pendiri Telegram yang kelahiran Rusia, Pavel Durov, menyatakan pembatasan tersebut tidak akan berhasil. Ia menuduh pemerintah Rusia berupaya memaksa warga beralih ke aplikasi yang dikontrol negara untuk tujuan pengawasan dan sensor politik.
Sebagai alternatif, pemerintah Rusia mendorong penggunaan aplikasi Max, yang kini wajib dipra-instal pada semua ponsel dan tablet baru yang dijual di Rusia. Aplikasi Max memungkinkan pengguna berkirim pesan, melakukan panggilan suara dan video, serta transfer uang.
Menariknya, Max dikembangkan oleh VKontakte (VK), perusahaan yang dulu didirikan Durov sebelum ia menjual sahamnya dan meninggalkan Rusia pada 2014 setelah berselisih dengan Kremlin terkait permintaan data pengguna Ukraina. Saat ini, VK dimiliki negara.
Upaya lama membangun “internet tertutup”
Langkah terhadap Telegram bukan yang pertama. Rusia pernah mencoba memblokir Telegram pada 2018. Pada Agustus lalu, Roskomnadzor juga mengumumkan pembatasan sebagian panggilan di Telegram dan WhatsApp dengan alasan keamanan.
Pakar kebijakan siber Adam Segal dari Council on Foreign Relations menyebut Rusia telah lama berupaya membatasi akses warganya terhadap aplikasi global, bahkan mempelajari sistem “Great Firewall” China untuk mengontrol internet domestik. Namun, ia menilai Rusia belum mencapai tingkat pengawasan seperti China.
Meski mendapat kritik, termasuk dari blogger militer pro-perang yang mengandalkan Telegram untuk pelaporan dari garis depan Ukraina, pemerintah Rusia tampaknya menilai pembatasan tersebut sepadan dengan kepentingan keamanan dalam negeri.
Segal memperkirakan warga Rusia yang melek teknologi tetap akan mengakses Telegram melalui VPN dan metode lain untuk menghindari pembatasan.
Dengan kebijakan ini, Rusia semakin mempertegas langkahnya menuju ekosistem digital yang lebih tertutup dan terkontrol negara, sekaligus memperlebar jarak dari platform teknologi global.
