JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menanggapi gagasan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan agar mekanisme subsidi diubah menjadi dalam bentuk voucer digital atau cashback.
Purbaya mengaku belum mengetahui detail soal usulan Ahok tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan kajian lebih lanjut.
“Saya belum dengar, belum ada pembahasan soal itu. Nanti biar ESDM yang pelajari,” ujar Purbaya ditulis Kamis (9/10/2025).
Sebelumnya, Ahok menyampaikan idenya agar sistem subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk barang diubah menjadi skema digital, seperti voucer atau cashback.
Menurutnya, sistem ini akan membuat penyaluran subsidi lebih efisien dan transparan sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran.
“Kenapa subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang saja? Kita semua sudah punya telepon genggam, kenapa tidak dibuat voucher digital atau cashback?” kata Ahok dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa penyaluran subsidi dalam bentuk barang sering menimbulkan perbedaan harga dan membuka peluang penyimpangan di lapangan. Dengan sistem digital, setiap transaksi tercatat otomatis, sehingga penyaluran dapat dipantau secara real time dan lebih tepat sasaran.
Sebagai contoh, Ahok menyebut subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa diberikan dalam bentuk potongan digital langsung ke akun penerima. Saat masyarakat membeli BBM, sistem akan otomatis mengembalikan sejumlah dana sesuai nilai subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Misalnya isi bensin Rp15.000 per liter, pemerintah bisa kasih pengembalian Rp5.000. Kalau dalam sebulan tidak digunakan, ya hangus. Jadi subsidi itu benar-benar berbentuk digital, bukan barang,” jelas mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tersebut.
Ahok menilai, penerapan sistem digital akan membuat subsidi lebih tepat sasaran, menjaga efektivitas anggaran, dan memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
“Kalau datanya jelas dan sistemnya digital, maka subsidi bisa diawasi. Uang negara juga tidak akan bocor ke pihak yang tidak berhak,” pungkasnya.
