JAKARTA, Cobisnis.com – Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono mengaku akan tetap menjalankan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu terkait pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025.
Parjiono menyampaikan hingga saat ini masih dalam proses untuk menuju ke arah kebijakan tersebut.
“Jadi, kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut,” kata Parjiono dalam Sarasehan 100 Ekonom, Rabu, 3 Desember.
Parjiono menyampaikan, kebijakan PPN 12 persen akan tetap mengecualikan pengenaan PPN terhadap barang-barang dan jasa dalam menjaga daya beli konsumsi masyarakat kelas bawah seperti beras dan berbagai jasa seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kita lihat khususnya dari sisi menjaga daya beli masyarakat disitukan pengecualiannya atau exceptionnya sudah jelas untuk apa, masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan dan seterusnya di sana. Jadi memang sejauh ini kan itu yang bergulir,” tegasnya.
Parjiono menyampaikan pemerintah saat ini berfokus dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga program-program perlindungan sosial akan terus dijalankan seperti subsidi dan insentif perpajakan.
“Daya beli kan menjadi salah satu prioritas, kita perkuat juga subsidi, jaring pengaman sosial, kalau kita lihat insentif perpajakan kan yang lebih banyak menikmati kelas menengah ke atas,” tuturnya.
