JAKARTA, Cobisnis.com – Pembenahan internal Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi pijakan penting untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penguatan sumber daya manusia di tubuh BGN perlu diikuti dengan pengawasan berlapis hingga tingkat sekolah, penerapan standar keamanan pangan, transparansi anggaran, serta model layanan yang memastikan setiap anak memperoleh makanan bergizi secara aman dan setara.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai langkah Kepala BGN Sudaryono dalam menertibkan organisasi dan mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah progresif.
“Dari sisi human resources, apa yang dilakukan Sudaryono sangat progresif,” ujar Trubus.
Menurutnya, pembenahan sumber daya manusia merupakan titik awal yang harus diikuti pembagian kewenangan yang jelas, prosedur operasional terukur, sistem pelaporan yang mudah diaudit, serta mekanisme koreksi yang cepat apabila ditemukan makanan tidak layak, keterlambatan distribusi, atau ketidaksesuaian menu.
Pengawasan juga dinilai tidak cukup hanya dilakukan secara internal oleh BGN, tetapi perlu dibangun secara berlapis mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga sekolah.
Guru dapat membantu memeriksa kondisi makanan yang diterima siswa dan menyampaikan temuan di lapangan, sedangkan tanggung jawab utama atas keamanan, mutu, dan kepatuhan tetap berada pada pengelola SPPG dan sistem pengawasan BGN.
“Tanggung jawab hukum pengelola harus jelas apabila terjadi pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan. Pengawasan perlu dibangun berlapis dari pusat hingga sekolah,” jelas Trubus.
Pengamat ekonomi dan UMKM Ridwan Mahmudi juga mendorong agar sekolah tidak hanya berperan sebagai lokasi distribusi makanan.
Sekolah dapat diberi ruang lebih besar untuk mengawasi kesesuaian porsi, mendata alergi dan kebutuhan khusus siswa, mencatat tingkat konsumsi, serta mencegah makanan terbuang.
Data tersebut dinilai penting agar evaluasi MBG tidak hanya mengukur jumlah porsi yang dikirim, tetapi juga manfaat yang benar-benar diterima oleh siswa.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menegaskan pentingnya masukan para pendidik dalam evaluasi program. BGN disebut telah menyiapkan saluran khusus melalui email untuk menampung keluhan, komplain, maupun temuan terkait pelaksanaan MBG.
“Kalau Bapak-Ibu Guru merasa ada yang perlu disampaikan, apakah itu keluhan, komplain, atau temuan terkait MBG, kami menyiapkan saluran khusus email langsung kepada BGN,” kata Sudaryono.
Meski demikian, pengawasan oleh guru tidak boleh menggantikan standar formal keamanan pangan. Perlindungan siswa perlu dimulai sejak pemilihan pemasok dan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, kebersihan peralatan, pengendalian suhu, pengemasan, hingga distribusi.
Sertifikasi laik higiene dan sanitasi, pemeriksaan berkala, serta protokol penanganan insiden juga perlu menjadi bagian dari sistem keamanan pangan MBG.
Dari sisi anggaran, transparansi juga dinilai penting. Komponen biaya setiap menu dapat dipublikasikan dalam format yang mudah dipahami agar masyarakat dapat membandingkan anggaran, mutu bahan, kandungan gizi, serta kualitas makanan yang diterima siswa.
Digitalisasi pengadaan, pembayaran, pelaporan, dan pengaduan juga dapat digunakan untuk menghubungkan seluruh rantai pengawasan.
Dengan data yang terintegrasi, BGN dan pemerintah daerah dapat mendeteksi pola keterlambatan, ketidaksesuaian harga, keluhan berulang, maupun peningkatan insiden di wilayah tertentu.
Di sisi lain, SPPG dapat berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal dengan menyerap bahan pangan dan kebutuhan logistik dari petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, serta pelaku usaha di sekitar wilayah layanan.
Integrasi rantai pasok lokal dapat memperpendek distribusi dan menjaga kesegaran bahan selama standar mutu, harga, kapasitas pemasok, serta kepastian pembayaran diterapkan secara konsisten.
Dukungan terhadap percepatan penataan MBG juga datang dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai penataan program nasional tersebut perlu dipacu agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Percepatan tersebut perlu dimaknai sebagai perbaikan sistem, bukan sekadar penambahan jumlah dapur atau perluasan cakupan penerima.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah porsi yang dibagikan.
Ukuran utamanya adalah apakah anak menerima makanan yang aman, bergizi, sesuai kebutuhan, dan mendukung proses belajar, apakah pengaduan ditangani dengan baik, serta apakah setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pembenahan BGN yang konsisten dan penguatan sekolah sebagai simpul pengawasan, MBG diharapkan dapat berkembang menjadi kebijakan gizi yang inklusif sekaligus ekosistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
