JAKARTA, Cobisnis.com – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai wacana aksi penutupan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di seluruh Indonesia berpotensi menimbulkan dampak yang justru merugikan pihak mitra penyelenggara.
Menurut Jamiluddin, ancaman penghentian operasional dapur MBG dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang sejak awal menolak keberlangsungan program tersebut. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir MBG diterpa berbagai persoalan, mulai dari insiden dugaan keracunan penerima manfaat hingga kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menilai situasi tersebut dapat memperkuat desakan agar pemerintah menghentikan Program MBG dan mengalihkan anggarannya ke sektor lain, seperti pendidikan maupun peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Lebih lanjut, Jamiluddin mengatakan aksi penghentian operasional dapur dalam skala nasional berisiko menghambat pelaksanaan Program MBG. Kondisi itu dinilai dapat menjadi alasan bagi pihak-pihak yang menginginkan program tersebut dihentikan.
Sebelumnya, Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) menyatakan akan menggelar aksi penutupan dapur secara nasional apabila pembenahan tata kelola program belum juga diselesaikan hingga 17 Agustus 2026.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menjelaskan rencana aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap penghentian kerja sama yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut para mitra telah bersepakat menghentikan operasional dapur MBG di berbagai daerah apabila tuntutan mereka tidak direspons.
