Dari Browsing sampai Dibidik Rudal, Begini Cara Data HP Tentara AS Dieksploitasi Musuh

JAKARTA, Cobisnis.com – Komando Pusat Amerika Serikat (Centcom) mengakui bahwa personel militernya di zona perang telah menjadi target pelacakan melalui data lokasi komersial. Data tersebut bukan diperoleh dari peretasan, melainkan berasal dari informasi yang secara legal diperdagangkan di pasar data digital untuk kebutuhan iklan.

Pengakuan ini tertuang dalam surat resmi Centcom bertanggal 14 April yang kemudian dipublikasikan oleh Senator Demokrat Oregon, Ron Wyden. Dalam surat itu disebutkan adanya laporan ancaman terkait penggunaan data lokasi komersial oleh pihak musuh untuk mengawasi pergerakan pasukan AS di lapangan.

Ini menjadi konfirmasi pertama bahwa personel militer Amerika di wilayah konflik dapat dilacak melalui data komersial yang tersedia secara luas. Wilayah yang disorot mencakup kawasan Teluk, tempat pasukan AS terlibat dalam dinamika keamanan dengan Iran di sekitar Selat Hormuz.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota parlemen lintas partai mengirimkan surat kepada Pentagon untuk meminta tindakan segera. Mereka memperingatkan bahwa data lokasi komersial dapat digunakan untuk memetakan pola aktivitas militer hingga mengidentifikasi titik kumpul pasukan.

Ancaman yang ditimbulkan dinilai tidak hanya terkait privasi, tetapi juga keamanan operasional. Data tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk serangan rudal, drone, hingga strategi kontra-intelijen oleh pihak lawan.

Para legislator juga mengkritik lambannya respons Pentagon terhadap risiko yang sudah lama diketahui ini. Mereka mendesak adanya pembatasan ketat terhadap penggunaan data lokasi, termasuk penonaktifan ID iklan dan fitur pelacakan otomatis pada perangkat militer.

Sorotan turut diarahkan pada penggunaan browser Google Chrome di lingkungan militer. Sejumlah anggota parlemen menilai peramban tersebut memiliki model bisnis berbasis pengumpulan data, sehingga dianggap berisiko digunakan dalam operasi sensitif di lapangan.

Hingga kini, Pentagon belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan tersebut. Sementara itu, tekanan politik terhadap lembaga pertahanan AS diperkirakan akan terus meningkat seiring kekhawatiran atas keamanan data personel militer.