JAKARTA, Cobisnis.com – Tim hukum yang mewakili Ganjar-Mahfud mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari kontestasi Pilpres.
Permintaan ini diajukan setelah tim hukum mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ke MK pada Sabtu (23/3). Setelah diskualifikasi, mereka meminta agar pemungutan suara ulang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.
Menurut Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, pasangan tersebut didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum, terutama terkait polemik putusan MK Nomor 90 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
“Terkait dengan polemik putusan MK Nomor 90 dan pelanggaran lainnya, kami meminta MK untuk mendiskualifikasi paslon nomor 02 yang telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika,” kata Todung usai mengajukan gugatan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).
“Kami juga memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia setelah diskualifikasi,” tambahnya.
Selain itu, tim hukum juga meminta MK untuk membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil hitung manual Pilpres. Mereka menyatakan bahwa dalam pencalonan Prabowo-Gibran terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi.
Penyalahgunaan kekuasaan tersebut termasuk intervensi kekuasaan dan politisasi bantuan sosial (bansos), yang banyak dibagikan kepada masyarakat menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Selain itu, terjadi pula kriminalisasi kepala desa di berbagai tempat.
“Kami merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan,” jelas Todung.
Alasan lain yang disebutkan adalah adanya dugaan penyalahgunaan sistem IT KPU, di mana penggelembungan suara bisa terjadi di situs Sirekap, serta masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.
“Tetapi yang paling penting, MK adalah guardian of constitution, MK harus melaksanakan konstitusi dan menegakkan demokrasi,” tambah Todung.
Informasi lebih lanjut menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud sudah terdaftar dengan nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Permohonan tersebut mencakup 151 halaman, belum termasuk bukti dan lampiran-lampiran.
Tim hukum juga telah menyiapkan 30 saksi dan 10 ahli untuk mendukung gugatan dalam sengketa Pilpres 2024 ini.
