JAKARTA, COBISNIS.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemberian gaji yang tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki dampak positif terhadap kinerja, serta berpotensi mencegah korupsi.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara peluncuran buku “No Limits Reformasi dengan Hati”. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani bercerita tentang pengalamannya menaikkan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 300 persen sejak pertama kali ia menjabat pada tahun 2005.
Menurut Sri Mulyani, seorang birokrat harus memiliki perilaku yang profesional dan terhormat. Ia menekankan pentingnya penghasilan yang memadai bagi pegawai pemerintah. “Kalau gajinya biasa-biasa saja, maka perilakunya pun akan biasa saja. Kita tidak bisa mengharapkan kinerja maksimal jika pegawai merasa penghasilannya tidak mencukupi,” ujar Sri Mulyani pada Minggu (22/9/2024).
Sri Mulyani menceritakan bahwa sebelum kebijakan kenaikan tukin, kesejahteraan pegawai Kemenkeu masih jauh dari cukup. Hal ini menjadi salah satu alasan dirinya memutuskan untuk meningkatkan penghasilan para pegawai di kementeriannya. Ia percaya bahwa pegawai yang khawatir tentang masalah finansial pribadi tidak dapat sepenuhnya fokus pada tugas mereka.
Ia juga membandingkan situasi saat dirinya menjabat sebagai Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Di sana, para peneliti menerima gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawab mereka. Sri Mulyani berpendapat bahwa dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar, seperti yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak, seharusnya mereka mendapatkan kompensasi yang setara.
Ketika pertama kali bergabung di Kemenkeu, Sri Mulyani mengaku terkejut dengan gaji yang diterima oleh PNS yang bekerja di kementerian tersebut. Menurutnya, dengan penghasilan yang terbatas, tidak mungkin meminta pegawai untuk bekerja dengan sepenuh hati. “Waktu saya lihat nominalnya, saya berpikir tidak bisa meminta mereka untuk bekerja lebih keras jika gaji yang mereka terima tidak mencukupi bahkan untuk kebutuhan dasar selama sebulan,” jelasnya.
Pada waktu itu, Sri Mulyani mulai menyusun rencana untuk meningkatkan gaji pegawai di Kemenkeu. Ketika timnya menyodorkan skenario kenaikan gaji antara 30 persen hingga 60 persen, ia merasa jumlah tersebut belum cukup untuk mengubah kesejahteraan pegawai secara signifikan. Menurutnya, pegawai yang mengelola keuangan negara membutuhkan kompensasi yang lebih besar untuk menjaga integritas mereka.
Pada akhirnya, ia memilih skenario kenaikan tukin tertinggi yang disodorkan, yaitu antara 100 persen hingga 300 persen. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memastikan pegawai di Kemenkeu bekerja dengan profesionalisme tinggi dan tidak tergoda oleh perilaku korupsi. Dengan penghasilan yang layak, Sri Mulyani berharap PNS di Kemenkeu dapat fokus pada tugas mereka tanpa harus khawatir tentang kondisi ekonomi pribadi.
Keputusan tersebut bukan hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga menjadi langkah penting dalam reformasi birokrasi di Kemenkeu. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan bebas dari godaan tindakan korupsi. Menurut Sri Mulyani, memberikan gaji yang layak adalah salah satu cara efektif untuk memastikan kualitas kerja dan menjaga integritas di lingkungan birokrasi.
Sri Mulyani menekankan pentingnya kesejahteraan pegawai sebagai bagian dari reformasi yang lebih besar. Ia percaya bahwa birokrat yang diberi kompensasi yang pantas akan bekerja dengan lebih baik dan berkontribusi lebih banyak pada pembangunan negara.
