JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Pernyataan ini menegaskan pemerintah tidak akan membebani anggaran negara atas kewajiban utang KCIC. Penolakan ini muncul sebagai respons terhadap usulan pembayaran utang oleh COO Danantara, Dony Oskaria.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tengah mencari skema alternatif agar pembayaran utang proyek KCIC dapat terselesaikan tanpa membebani APBN. Prasetyo menyebut bahwa pembahasan mengenai solusi keuangan ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan fiskal sambil mendukung proyek strategis.
Prasetyo menekankan, meski APBN tidak digunakan, kereta cepat tetap menjadi moda transportasi yang harus didukung. Whoosh telah membantu mobilitas masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Keberadaan kereta cepat juga meningkatkan efisiensi perjalanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Selain itu, Prasetyo menyinggung wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah ingin proyek ini berkembang lebih luas, tidak hanya menghubungkan Jakarta-Bandung, tetapi juga mendukung konektivitas antarprovinsi. Ekspansi ini dinilai dapat menambah nilai ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
Purbaya menekankan bahwa PT Danantara, pengelola KCIC, memiliki manajemen dan dividen sendiri. Dividen tahunan perusahaan tercatat sebesar Rp 80 triliun, yang dianggap cukup untuk menangani masalah utang tanpa melibatkan APBN. Hal ini menunjukkan pemisahan yang jelas antara tanggung jawab pemerintah dan pihak swasta.
Menurut Purbaya, pembayaran utang oleh APBN akan mencampur kepentingan pemerintah dan swasta. Ia menegaskan agar manajemen Danantara dapat mengelola kewajiban keuangan perusahaan secara mandiri. Skema ini diharapkan menjaga transparansi dan tata kelola fiskal yang sehat.
Prasetyo menambahkan, meski APBN tidak digunakan, pemerintah tetap mendukung perkembangan Whoosh. Dukungan diberikan melalui regulasi, fasilitas, dan pemantauan agar proyek tetap berjalan sesuai target. Kereta cepat dianggap sebagai proyek strategis nasional yang memberikan dampak ekonomi luas.
Proyek KCIC telah memberikan kontribusi signifikan terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kapasitas angkut besar dan kecepatan tinggi, kereta cepat mempercepat distribusi manusia dan barang antar wilayah. Hal ini membantu aktivitas bisnis dan perdagangan antara Jakarta, Bandung, dan potensi ke Surabaya.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan proyek kereta cepat. Meski utang tidak dibebankan ke APBN, proyek harus tetap berjalan sesuai kontrak. Skema keuangan yang sedang dicari diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban utang sekaligus mendukung pengembangan jalur baru.
Diskusi antara pemerintah, Danantara, dan pihak terkait terus berlangsung untuk menemukan solusi terbaik. Fokus utama adalah menjaga stabilitas fiskal, efisiensi penggunaan dana, dan keberlanjutan proyek transportasi strategis. Semua opsi tetap terbuka hingga keputusan final diambil.
