JAKARTA, Cobisnis.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya kasus kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SNBT 2026. Karena itu, ia meminta sistem pengawasan segera diperbaiki.
UTBK 2026 mulai berlangsung sejak 21 April 2026. Namun, panitia menemukan berbagai pelanggaran di sejumlah daerah.
Modus kecurangan yang terungkap cukup beragam. Misalnya, peserta memakai joki dengan identitas palsu, memalsukan dokumen, dan menggunakan alat komunikasi tersembunyi.
Selain itu, ada peserta yang sengaja datang terlambat. Mereka diduga ingin memanfaatkan kelengahan petugas.
Panitia juga mencatat ribuan peserta terindikasi melanggar aturan. Sementara itu, dugaan sindikat joki kini masih didalami.
Jika terbukti, pelaku bisa menghadapi sanksi pidana. Karena itu, pengawasan dinilai harus lebih ketat.
Menurut Puan, pola kecurangan yang terus berulang menunjukkan masalah serius. Terlebih, cara yang digunakan kini semakin canggih.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar pelanggaran ujian. Namun, kasus ini juga menyangkut cara generasi muda memandang keberhasilan dan kejujuran.
Tahun ini, lebih dari 871 ribu peserta mengikuti UTBK. Mereka memperebutkan sekitar 260 ribu kursi di perguruan tinggi negeri.
Karena itu, Puan menegaskan seleksi masuk PTN harus menjunjung keadilan. Selain itu, sistem juga harus menjaga meritokrasi dan kemampuan akademik.
Ia meminta pemerintah menutup setiap celah kecurangan. Caranya, melalui pembaruan teknologi dan evaluasi menyeluruh.
Dengan langkah itu, ruang manipulasi diharapkan semakin sempit. Selain itu, kepercayaan publik juga bisa terjaga.
Puan menambahkan budaya kejujuran akademik harus dibangun sejak dini. Jadi, nilai integritas tidak hanya diajarkan saat ujian berlangsung.
