JAKARTA, Cobisnis.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah terus dievaluasi guna memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar. Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi faktor penting agar distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat dapat berlangsung aman dan sesuai prosedur.
Dalam proses evaluasi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 unit SPPG di wilayah Pulau Jawa sebagai bagian dari penataan layanan program.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II. Yakni DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat 350 unit; Jawa Tengah 54 unit; Jawa Timur 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit,” ujar Dony.
Ia menambahkan bahwa BGN akan melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap unit-unit tersebut agar dapat segera melengkapi persyaratan yang diperlukan sebelum kembali beroperasi.
“Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” ujarnya.
Di sisi lain, pengamat komunikasi perubahan perilaku Risang Rimbatmaja menilai tantangan utama program MBG tidak hanya terletak pada operasional di lapangan, tetapi juga pada persepsi publik terhadap program tersebut.
Menurutnya, cara pandang masyarakat sering kali berbeda dengan pengelola program dalam menilai sebuah insiden yang terjadi.
“Logika pengelola program, dalam hal ini BGN, dan logika masyarakat itu berbeda. Secara statistik, insiden yang terjadi pada program MBG mungkin sangat kecil, hanya 0,00 sekian persen dari total porsi yang didistribusikan. Namun, bagi masyarakat, satu atau dua insiden saja sudah menjadi situasi yang menghebohkan,” ujar Risang.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menggunakan “logika ekspektasi”, bukan “logika proporsi”, sehingga ketika realitas di lapangan tidak sesuai dengan harapan terhadap makanan bergizi yang aman, reaksi publik bisa menjadi sangat kuat.
Selain itu, Risang juga menyoroti rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep gizi seimbang. Ia menyebut pemahaman mengenai pembagian porsi makanan yang ideal sering kali masih diabaikan.
“Gizi seimbang sejatinya memiliki dua pilar utama, yaitu keberagaman menu dan porsi. Sayangnya, pemahaman porsi yang idealnya piring dibagi menjadi karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah secara proporsional sering terabaikan,” jelasnya.
Risang juga menyoroti kondisi pola makan masyarakat Indonesia yang dinilai masih memprihatinkan. Berdasarkan data kesehatan, hanya sekitar enam persen masyarakat yang mengonsumsi sayur dan buah dalam jumlah cukup.
“Orang Indonesia itu makannya kacau. Data menemukan bahwa warga yang cukup makan sayur dan buah itu cuma sekitar 6 persen. Artinya, 94 persen masyarakat kita kurang makan sayur dan buah,” tegasnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya konsumsi makanan ultra-proses atau Ultra Processed Food yang berpotensi memicu berbagai penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan diabetes di masa depan.
Karena itu, ia menilai Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak hanya dilihat sebagai program bantuan makanan, tetapi juga sebagai sarana edukasi gizi bagi masyarakat secara luas.
Risang mencontohkan keberhasilan Jepang yang mampu membentuk perilaku makan sehat melalui sistem makan siang berbasis sekolah.
“Jepang berhasil mengedukasi masyarakatnya untuk memiliki perilaku makan yang benar melalui model makan siang berbasis sekolah. MBG sebetulnya sangat strategis untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
