• © Copyright 2025 Cobinis.com – All Right Reserved
Friday, November 13, 2026
Cobisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
No Result
View All Result
Cobisnis
No Result
View All Result
Home Ekonomi Bisnis

Posko THR 2026 Resmi Dibuka, Laporkan Jika Perusahaan Nakal

Hidayat Taufik by Hidayat Taufik
March 5, 2026
in Ekonomi Bisnis
0
THR Lebaran 2026 untuk PPPK: Ini Skema Perhitungan dan Daftar Gaji Terbarunya

JAKARTA, Cobisnis.com – Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 guna memastikan hak sekitar 25 ribu pekerja di wilayahnya terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa posko tersebut diperuntukkan bagi pekerja yang belum menerima THR atau menerima namun tidak sesuai ketentuan. Ia mengimbau para pekerja agar tidak ragu menyampaikan laporan jika perusahaan belum menjalankan kewajibannya.

Layanan pengaduan ini beroperasi di kantor Disnaker Kota Tangerang lantai dua, mulai 2 hingga 27 Maret 2026.

Pembentukan posko mengacu pada surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Wali Kota Tangerang Nomor 5379/2026 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2026.

Disnaker menegaskan bahwa perusahaan wajib menyalurkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Meski demikian, perusahaan dianjurkan membayarkannya lebih awal agar pekerja dapat mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan lebih leluasa.

Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih secara berturut-turut berhak atas THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan namun kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional, dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah.

Pemerintah Kota Tangerang juga menegaskan bahwa pembayaran THR harus dilakukan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Aturan ini bertujuan agar pekerja dapat memanfaatkan haknya secara maksimal.

Selain pengaduan secara langsung, pekerja juga dapat melapor melalui kanal daring milik Kementerian Ketenagakerjaan. Disnaker memastikan setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
online free course
download samsung firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
download udemy paid course for free
Tags: kewajibanKota TanggerangLaporanmenyampaikanPengaduan THRPerusahaanRegulasiUjang Hendra Gunawan

Related Posts

KNKT Dorong Revisi Aturan Keselamatan Pelayaran di Indonesia

KNKT Dorong Revisi Aturan Keselamatan Pelayaran di Indonesia

by Hidayat Taufik
September 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com  - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) meminta ketentuan yang mengatur keselamatan pelayaran di Indonesia kembali diperiksa. Evaluasi diperlukan...

KLH Usut 19 Perusahaan Terkait Karhutla di Sumatera-Kalimantan

KLH Usut 19 Perusahaan Terkait Karhutla di Sumatera-Kalimantan

by Hidayat Taufik
September 1, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah melakukan penelusuran terhadap 19 perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan...

Prabowo Keluarkan Peringatan Keras bagi Perusahaan Pembakar Hutan

Prabowo Keluarkan Peringatan Keras bagi Perusahaan Pembakar Hutan

by M.Dhayfan Al-ghiffari
August 24, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan. Ia menegaskan izin perusahaan...

IRCA

Perusahaan Hadapi Tantangan Kepatuhan Baru di Era AI dan Transformasi Digital

by Iwan Supriyatna
May 23, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026 sebagai forum apresiasi sekaligus ruang strategis untuk memperkuat budaya kepatuhan dan...

Pemerintah Intervensi Ojol, Pangkas Potongan 8 Persen dan Borong Saham Aplikator

Pemerintah Intervensi Ojol, Pangkas Potongan 8 Persen dan Borong Saham Aplikator

by Hidayat Taufik
May 4, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Indonesia mulai mengatur sektor ojek online secara langsung. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pengemudi. Kebijakan...

Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
AIA dan CIMB Niaga Luncurkan Produk untuk Bantu Nasabah dalam Persiapan Dana Warisan

AIA Hadirkan Medical Concierge, Tingkatkan Kenyamanan Akses Layanan Kesehatan

November 12, 2026
BSI Siapkan Layanan Digital untuk Pelunasan Haji 2027

BSI Siapkan Layanan Digital untuk Pelunasan Haji 2027

November 12, 2026
Robert Sanchez Selamat dari Kecelakaan Ferrari di Nürburgring

Daftar Presiden dan Wapres RI yang Pernah Mengundurkan Diri

November 12, 2026
Robert Sanchez Selamat dari Kecelakaan Ferrari di Nürburgring

Samsung dan Apple Siapkan Ponsel Lipat Layar Lebih Lebar pada 2027

November 12, 2026
Nama Pramono Anung Disebut Masuk Bursa Cawapres, Begini Responsnya

Nama Pramono Anung Disebut Masuk Bursa Cawapres, Begini Responsnya

November 13, 2026
APBN RI Tekor Rp379 Triliun hingga Oktober, Kemenkeu Buka Penjelasan

APBN RI Tekor Rp379 Triliun hingga Oktober, Kemenkeu Buka Penjelasan

November 13, 2026
Sebanyak 521 Titik Api Terdeteksi, Karhutla Hanguskan 1.332 Hektare Lahan

Sebanyak 521 Titik Api Terdeteksi, Karhutla Hanguskan 1.332 Hektare Lahan

November 13, 2026
Tak Disangka, Kacang Tanah Bisa Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Tak Disangka, Kacang Tanah Bisa Bantu Jaga Kesehatan Jantung

November 13, 2026
">
  • Redaksi
  • Profil
  • Media Kit
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi & Bisnis
  • Nasional
  • Industri
  • Lifestyle
  • Humaniora
  • Kesehatan & Olahraga
  • Startup Center
  • Foto
  • Youtube

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved