JAKARTA, Cobisnis.com – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Senin mengumumkan akan membubarkan parlemen pada Jumat dan menggelar pemilihan umum nasional lebih cepat. Dalam pengumuman tersebut, Takaichi berjanji akan menangguhkan pajak konsumsi sebesar 8% untuk bahan makanan selama dua tahun, sebuah langkah yang sejalan dengan usulan para rival politiknya meski berpotensi menekan kondisi keuangan Jepang yang sudah rapuh.
Pemotongan pajak konsumsi, yang juga diusulkan banyak partai oposisi, diperkirakan akan menciptakan lubang besar dalam penerimaan negara. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang yang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah ke level tertinggi dalam beberapa dekade.
Saat ini, Jepang menerapkan pajak konsumsi sebesar 8% untuk makanan dan 10% untuk barang serta jasa lainnya. Pajak tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi meningkatnya biaya kesejahteraan sosial di tengah populasi Jepang yang semakin menua.
Takaichi menyatakan, pengecualian pajak 8% untuk makanan selama dua tahun akan membantu meringankan beban rumah tangga akibat meningkatnya biaya hidup. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan utang baru untuk membiayai kebijakan tersebut, dan akan mempertimbangkan langkah lain seperti meninjau ulang subsidi yang sudah ada.
“Kami akan merombak kebijakan ekonomi dan fiskal masa lalu. Pemerintahan saya akan mengakhiri kebijakan fiskal yang terlalu ketat dan kurangnya investasi untuk masa depan,” kata Takaichi dalam konferensi pers.
Prospek pemangkasan pajak penjualan serta ekspektasi bahwa kemenangan pemilu akan memperkuat kebijakan fiskal ekspansif Takaichi mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 27 tahun, yakni 2,275% pada Senin.
“Saya tidak melihat alasan Jepang perlu memangkas pajak konsumsi setelah menyusun paket stimulus besar untuk mengatasi inflasi,” ujar Keiji Kanda, ekonom senior di Daiwa Institute of Research.
“Saya khawatir langkah ini dapat mempercepat inflasi dan memicu kenaikan imbal hasil obligasi lebih lanjut,” tambahnya.
Menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 8 Februari, partai-partai oposisi juga menyerukan pemotongan atau penghapusan pajak konsumsi. Sebuah partai politik baru yang dibentuk dari penggabungan dua partai oposisi utama bahkan menyerukan penghapusan permanen pajak 8% untuk penjualan makanan, dengan usulan pembentukan dana kekayaan negara sebagai sumber pendapatan pengganti.
Inflasi Jepang telah melampaui target 2% Bank of Japan selama hampir empat tahun, terutama dipicu oleh harga pangan yang tetap tinggi. Kondisi ini mendorong tekanan politik agar pemerintah meningkatkan belanja dan memangkas pajak demi melindungi daya beli masyarakat.
Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi selama ini menentang pemotongan pajak konsumsi karena dinilai dapat menggerus kepercayaan pasar terhadap komitmen Jepang dalam menyehatkan fiskal negara. Penghapusan pajak penjualan makanan 8% diperkirakan akan mengurangi penerimaan negara sekitar 5 triliun yen per tahun, setara dengan anggaran pendidikan tahunan Jepang.
Para analis menilai pemangkasan permanen pajak tersebut berisiko memperburuk kondisi fiskal dan memicu aksi jual obligasi, terutama di tengah anggaran pemerintah yang sudah mencapai rekor US$783 miliar untuk tahun fiskal mendatang, ditambah paket stimulus besar guna meredam dampak kenaikan biaya hidup.
