• © Copyright 2025 Cobinis.com – All Right Reserved
Saturday, November 21, 2026
Cobisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
No Result
View All Result
Cobisnis
No Result
View All Result
Home Ekonomi Bisnis

Pencairan JHT Kena Pajak, Ekonom Nilai Aturan Sudah Tak Lagi Relevan

Hidayat Taufik by Hidayat Taufik
July 2, 2026
in Ekonomi Bisnis
0
Pencairan JHT Kena Pajak, Ekonom Nilai Aturan Sudah Tak Lagi Relevan

JAKARTA, Cobisnis.com – Aturan mengenai pajak atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) kembali memicu perdebatan setelah muncul usulan agar pemerintah menghapus pemotongan pajak terhadap manfaat tersebut. Sejumlah ekonom menilai kebijakan yang berlaku saat ini sudah saatnya ditinjau ulang agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pencairan saldo JHT sampai Rp50 juta tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pencairan yang nilainya melampaui Rp50 juta masih dikenakan PPh final sebesar 5 persen.

Usulan penghapusan pajak JHT disampaikan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Menurutnya, dana JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemotongan pajak saat dana dicairkan dinilai berpotensi menimbulkan kesan pajak berganda.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai batas pembebasan pajak sebesar Rp50 juta sudah tidak sesuai dengan perkembangan biaya hidup dan kebutuhan pekerja saat memasuki masa pensiun. Nilai tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia menegaskan bahwa JHT merupakan hasil akumulasi iuran wajib pekerja selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, kebijakan perpajakan terhadap dana tersebut seharusnya lebih mengedepankan fungsi perlindungan sosial dibandingkan semata-mata mengejar penerimaan negara.

Syafruddin mengusulkan agar pemerintah menaikkan ambang batas bebas pajak menjadi sekitar Rp250 juta hingga Rp500 juta. Ia juga menawarkan penerapan tarif berjenjang, yakni 0 persen untuk pencairan sampai Rp250 juta, tarif 2 persen untuk nilai Rp250 juta hingga Rp500 juta, serta tarif 5 persen hanya bagi saldo yang melebihi Rp500 juta.

Ia menambahkan, anggapan masyarakat mengenai adanya pajak berganda bukan tanpa alasan. Sebab, sebagian pekerja merasa iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai pajak kembali dipotong saat manfaat JHT dicairkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syafruddin menyarankan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak terhadap pokok iuran dan hasil pengembangan investasi. Menurutnya, pokok iuran layak dibebaskan dari pajak, sedangkan hasil investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang proporsional.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpandangan bahwa pembahasan mengenai pajak JHT tidak hanya berkaitan dengan perlu atau tidaknya pungutan pajak, tetapi juga harus melihat kelompok penerima yang benar-benar terdampak.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar peserta JHT pada praktiknya tidak dikenai pajak karena saldo hingga Rp50 juta telah mendapatkan tarif final 0 persen. Kewajiban membayar pajak baru berlaku bagi peserta yang mencairkan dana dalam jumlah lebih besar.

Yusuf juga menilai persepsi pajak berganda dapat dipahami, tetapi secara administrasi perpajakan terdapat perbedaan objek pajak antara penghasilan saat bekerja dan manfaat JHT yang diterima saat pencairan. Dana JHT tidak hanya terdiri atas pokok iuran, tetapi juga hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penghapusan pajak secara menyeluruh juga akan berdampak pada penerimaan negara. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan manfaat lebih besar kepada peserta dengan saldo JHT tinggi dibandingkan mayoritas pekerja, sehingga aspek keadilan distribusi tetap perlu menjadi pertimbangan pemerintah.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download coolpad firmware
Download Premium WordPress Themes Free
udemy paid course free download
Tags: cobisnis.comDana PensiunHeadlinejaminan hari tuaPajak JHTPajak Penghasilanpekerjapencairan jht

Related Posts

MRT Jakarta Perpanjang Layanan hingga Dini Hari Saat Konser Guns N’ Roses

MRT Jakarta Perpanjang Layanan hingga Dini Hari Saat Konser Guns N’ Roses

by Hidayat Taufik
November 21, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — PT MRT Jakarta memperpanjang waktu pelayanan hingga pukul 01.00 WIB pada Sabtu (21/11/2026). Kebijakan ini diterapkan untuk...

Mees Hilgers Akhirnya Merumput Lagi Bersama Timnas Indonesia, Ini Ungkapannya

Mees Hilgers Akhirnya Merumput Lagi Bersama Timnas Indonesia, Ini Ungkapannya

by Hidayat Taufik
November 21, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Bek tengah Mees Hilgers akhirnya kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah absen lebih dari 500 hari. Pemain berusia...

Mudah Kesal karena Sikap Orang Lain? Ini 5 Cara Menenangkan Diri

Mudah Kesal karena Sikap Orang Lain? Ini 5 Cara Menenangkan Diri

by Hidayat Taufik
November 21, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Menghadapi orang dengan ucapan atau perilaku yang mengganggu kenyamanan terkadang membuat seseorang sulit menahan emosi. Pemicu kekesalan...

Jusuf Kalla Nilai Wapres Harus Mampu Jalankan Tugas Bantu Presiden

Jusuf Kalla Nilai Wapres Harus Mampu Jalankan Tugas Bantu Presiden

by Hidayat Taufik
November 21, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, menyampaikan pandangannya mengenai kriteria calon wakil presiden...

COP31 Berakhir, Paviliun Indonesia Catat 62 Sesi Diskusi Iklim

COP31 Berakhir, Paviliun Indonesia Catat 62 Sesi Diskusi Iklim

by Hidayat Taufik
November 21, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Indonesia resmi mengakhiri kegiatan Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki,...

Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Auto Draft

Harga Emas Antam Hari Ini 20 November 2026 Turun, Ini Daftar Perubahannya

November 20, 2026
Besok 21 November Hari Televisi Sedunia, Ini Sejarah Perkembangan Televisi

Besok 21 November Hari Televisi Sedunia, Ini Sejarah Perkembangan Televisi

November 20, 2026
YCAB

Dorong UMKM Milik Perempuan Naik Kelas, Maybank Indonesia dan YCAB Gelar HERPower Empowering Day

November 20, 2026
Don’t Breathe hingga Resident Evil Tayang di Trans TV

Persib Hajar Shan United 6-0, Tolic Soroti Daya Ledak

November 20, 2026
Presiden AS Donald Trump

Tolak Negosiasi Iran, Trump: Usulan Tidak Dapat Diterima

November 21, 2026
MRT Jakarta Perpanjang Layanan hingga Dini Hari Saat Konser Guns N’ Roses

MRT Jakarta Perpanjang Layanan hingga Dini Hari Saat Konser Guns N’ Roses

November 21, 2026
Mees Hilgers Akhirnya Merumput Lagi Bersama Timnas Indonesia, Ini Ungkapannya

Mees Hilgers Akhirnya Merumput Lagi Bersama Timnas Indonesia, Ini Ungkapannya

November 21, 2026
ARMY Visits Jakarta Guide, Ajak para Army Jelahai Jakarta melalui Purple Jakarta

ARMY Visits Jakarta Guide, Ajak para Army Jelahai Jakarta melalui Purple Jakarta

November 21, 2026
">
  • Redaksi
  • Profil
  • Media Kit
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi & Bisnis
  • Nasional
  • Industri
  • Lifestyle
  • Humaniora
  • Kesehatan & Olahraga
  • Startup Center
  • Foto
  • Youtube

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved