JAKARTA, COBISNIS.COM – Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berencana membentuk badan baru setara kementerian yang akan menangani urusan haji dan umrah.
Saat ini, pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama. Afriansyah mengatakan bahwa dirinya akan menjadi salah satu wakil kepala badan tersebut, berdasarkan arahan yang diterimanya langsung dari Prabowo.
Afriansyah mengungkapkan, Prabowo telah memberikan instruksi kepada dirinya dan dua orang lainnya untuk menangani badan urusan haji dan umrah.
Badan ini akan berfungsi sebagai lembaga setingkat kementerian guna mempercepat dan memperbaiki penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.
Selain Afriansyah, posisi wakil kepala badan urusan haji dan umrah juga akan diisi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang saat ini menjabat sebagai Juru Bicara Menteri Pertahanan dan politisi Partai Gerindra.
Sementara itu, posisi kepala badan akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari.
Pembentukan badan ini dianggap penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga diperlukan perbaikan sistem haji yang lebih baik dan efisien.
Afriansyah juga menyebutkan bahwa dirinya segera akan menjalankan tugas di badan tersebut sesuai instruksi yang diterimanya.
Sebelumnya, wacana pembentukan badan atau kementerian khusus untuk mengurus haji dan umrah telah mencuat saat transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menjadi salah satu pihak yang mendukung gagasan ini, karena akan memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang dapat berkoordinasi langsung dengan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Firman M Nur, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, menjelaskan bahwa badan ini akan mempermudah komunikasi diplomatik dengan Arab Saudi, sehingga negosiasi antarnegara dapat dilakukan lebih efektif.
